19 Maret 2012, Jakarta: Tuduhan
indikasi mark up terkait rencana
pembelian enam unit pesawat
tempur Sukhoi tipe SU-30MK2
dari pemerintah Rusia dibantah
oleh Menteri Pertahanan,
Purnomo Yusgiantoro. Ia
menegaskan pilihan
menggunakan kredit ekspor
karena pemerintah tidak ingin
ada pinjaman yang mengikat.
‘’Kami menghindari hal itu. Kami
harus melihat flesksibilitas
pinjaman tersebut. Apakah
mengikat atau tidak, menyulitkan
kita atau tidak." katanya di
Gedung DPR, Jakarta, Senin
(19/3). Diskresi masalah pinjaman
Sukhoi, ujarnya, di Kementerian
Keuangan cq Ditjen Pengelolaan
Hutang Negara,’’ katanya di
gedung DPR, Jakarta, Senin (19/3).
Sebelumnya, kementerian
pertahanan mendapatkan banyak
tekanan terkait pembelian enam
unit Sukhoi menggunakan
mekanisme kredit ekspor yang
lebih mahal. Bukan fasilitas state
loan yang telah disediakan oleh
Pemerintah Federasi Rusia
sebesar satu miliar dolar AS.
Menurut Purnomo, rencana
pembayaran pembelian enam
buah pesawat melalui agen
Rosoborontexport asal Rusia ini,
dinilai akan lebih efektif dan
efisien dengan menggunakan
kredit ekspor atau state kredit
milik Indonesia.
Dengan mekanisme kredit
ekspor, pemerintah bisa lebih
memberdayakan keuangan dalam
negeri. berbeda dengan
menggunakan fasilitas kredit dari
negara lain yang dikhawatirkan
dapat mengganggu kedaulatan
bangsa.
‘’Karena kita akan didikte untuk
segala hal. Makanya, hal ini
tolong dilihat dan bisa dijadikan
dijadikan pertimbangan,’’ jelas
dia.
Apalagi, tambahnya, saat ini
perekonomian Indonesia sedang
dalam kondisi yang bagus.
Sehingga, ada keinginan dari
pemerintah untuk menggunakan
konten lokal. Dalam konteks ini,
berupa sindikasi perbankan
nasional dalam pembelian
pesawat Sukhoi.
Ia pun menegaskan kalau
kementerian pertahanan tidak
pernah menunjuk agen seperti
diindikasikan oleh beberapa LSM.
‘’Perjanjian kita adalah dengan
pemerintah Rusia yang menunjuk
Rosoborontexport, agen untuk
pembelian pesawat Sukhoi. Kalau
ada agen-agen lain, kami tidak
pernah mengadakan deal dengan
agen tersebut,’’ tambah dia.
Sumber: Republika
indikasi mark up terkait rencana
pembelian enam unit pesawat
tempur Sukhoi tipe SU-30MK2
dari pemerintah Rusia dibantah
oleh Menteri Pertahanan,
Purnomo Yusgiantoro. Ia
menegaskan pilihan
menggunakan kredit ekspor
karena pemerintah tidak ingin
ada pinjaman yang mengikat.
‘’Kami menghindari hal itu. Kami
harus melihat flesksibilitas
pinjaman tersebut. Apakah
mengikat atau tidak, menyulitkan
kita atau tidak." katanya di
Gedung DPR, Jakarta, Senin
(19/3). Diskresi masalah pinjaman
Sukhoi, ujarnya, di Kementerian
Keuangan cq Ditjen Pengelolaan
Hutang Negara,’’ katanya di
gedung DPR, Jakarta, Senin (19/3).
Sebelumnya, kementerian
pertahanan mendapatkan banyak
tekanan terkait pembelian enam
unit Sukhoi menggunakan
mekanisme kredit ekspor yang
lebih mahal. Bukan fasilitas state
loan yang telah disediakan oleh
Pemerintah Federasi Rusia
sebesar satu miliar dolar AS.
Menurut Purnomo, rencana
pembayaran pembelian enam
buah pesawat melalui agen
Rosoborontexport asal Rusia ini,
dinilai akan lebih efektif dan
efisien dengan menggunakan
kredit ekspor atau state kredit
milik Indonesia.
Dengan mekanisme kredit
ekspor, pemerintah bisa lebih
memberdayakan keuangan dalam
negeri. berbeda dengan
menggunakan fasilitas kredit dari
negara lain yang dikhawatirkan
dapat mengganggu kedaulatan
bangsa.
‘’Karena kita akan didikte untuk
segala hal. Makanya, hal ini
tolong dilihat dan bisa dijadikan
dijadikan pertimbangan,’’ jelas
dia.
Apalagi, tambahnya, saat ini
perekonomian Indonesia sedang
dalam kondisi yang bagus.
Sehingga, ada keinginan dari
pemerintah untuk menggunakan
konten lokal. Dalam konteks ini,
berupa sindikasi perbankan
nasional dalam pembelian
pesawat Sukhoi.
Ia pun menegaskan kalau
kementerian pertahanan tidak
pernah menunjuk agen seperti
diindikasikan oleh beberapa LSM.
‘’Perjanjian kita adalah dengan
pemerintah Rusia yang menunjuk
Rosoborontexport, agen untuk
pembelian pesawat Sukhoi. Kalau
ada agen-agen lain, kami tidak
pernah mengadakan deal dengan
agen tersebut,’’ tambah dia.
Sumber: Republika
0 komentar → Kredit Export Agar Tidak di Dikte Negara Produsen Senjata
Posting Komentar