Singapura butuh tempat latihan di Indonesia

Semarang (ANTARA
News) - Singapura
berkepentingan
terhadap perjanjian
pertahanan (Defence Cooperation
Agreement/DCA) dengan Indonesia
karena negara itu membutuhkan
tempat latihan bagi pasukannya.
"Perlu dipahami bahwa Singapura
berkepentingan terhadap DCA bukan
dalam konteks kerja sama pertahanan
dalam pengertian yang umum,
melainkan negara tersebut hanya
membutuhkan lahan milik Indonesia
sebagai tempat latihan pasukannya,"
kata Sekretaris Jenderal DPP PDIP
Tjahjo Kumolo kepada ANTARA, Selasa.
Hal itu dikemukakan Tjahjo yang juga
anggota Komisi I DPR RI sehubungan
dengan rencana pertemuan rutin
tahunan antara Presiden RI Susilo
Bambang Yudhoyono dan Perdana
Menteri Singapura Lee Hsien Loong
yang pada tahun ini diagendakan bulan
depan.
Di lain pihak, wakil rakyat dari Daerah
Pemilihan Jawa Tengah 1 ini
mengutarakan bahwa Indonesia
sebenarnya sangat berkepentingan
terhadap perjanjian ekstradisi dengan
negara tersebut.
"Walaupun secara rutin dilakukan
pertemuan di antara pejabat tinggi
kedua negara itu, pihak Indonesia tidak
mengesahkan DCA, Singapura juga tidak
akan setuju terhadap perjanjian
ekstradisi," kata Tjahjo.
Apalagi dari segi pertahanan, kata dia,
alat utama sistem senjata (alutsista)
Singapura jauh lebih unggul
dibandingkan dengan Indonesia.
Selain itu, Singapura juga memiliki
aliansi pertahanan dengan negara lain
yang dikenal dengan "Five Power
Defense Agreement" (FPDA), yaitu
sistem aliansi pertahanan antarlima
negara (Inggris, Australia, Selandia
Baru, Singapura, dan Malaysia).
Disebutkan Tjahjo, salah satu
kesepakatan negara-negara FPDA
adalah adanya klausul bahwa serangan
terhadap salah satu negara anggota
merupakan serangan pula terhadap
negara anggota lainnya.
Dari sisi ASEAN, dia berharap pada
tahun 2015 Komunitas ASEAN sudah
terbentuk.
"Namun, apakah Indonesia dapat
memainkan peran utama dalam
Komunitas ASEAN sehingga Singapura
merasa perlu melakukan pendekatan
dengan Indonesia?" tambahnya.
Sekjen DPP PDI Perjuangan ini
berharap agar pertemuan rutin antara
Presiden RI dan pejabat tinggi
Singapura yang diagendakan pada
bulan Maret 2012 tidak sebatas
seremonial.
"Atau, malah justru lebih
menguntungkan pihak Singapura?"
katanya lagi.
"Saya kira Kementerian Luar Negeri dan
Kementerian Pertahanan serta
kementerian lainnya harus
merumuskan agenda pembicaraan
Presiden RI dan PM Singapura yang
lebih komprehensif integral. Setidaknya
untuk kepentingan kerja sama bilateral
bersama Indonesia dan Singapura,"
kata wakil rakyat asal Kota Semarang
itu.