-
Keinginan Indonesia menjadikan persoalan di Laut China Selatan sebagai salah satu topik utama dalam sidang ke-33 ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) gagal. Presiden AIPA, Marzuki Alie, mengatakan Kamboja yang menjadi salah satu anggota enggan membahas persoalan itu. "Jadi, kalau satu negara anggota tidak setuju terkait agenda yang akan dibahas, agenda itu tidak akan dibahas dalam sidang AIPA," kata Marzuki di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/9).
Peta Konflik Laut Cina Selatan (img : time.com)
Dia mengatakan konflik Laut China Selatan sebenarnya sudah diagendakan untuk dibahas dalam sidang ke-33 AIPA yang akan dilakukan pada 16 hingga 22 September mendatang di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Namun, karena parlemen dan Pemerintah Kamboja meminta hal tersebut tidak dibahas, Indonesia selaku Ketua AIPA memutuskan untuk menyetujui permintaan Kamboja.
Sebelumnya, Marzuki sempat bertemu dengan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen. Secara pribadi, Hun Sen meminta agar sidang AIPA tak membicarakan soal Laut China Selatan. Sayangnya, Hun Sen tak menjelaskan secara spesifik kenapa negaranya berkeberatan dengan pembicaraan masalah Laut China Selatan. Terlepas dari penolakan Kamboja, Marzuki menegaskan bahwa AIPA tak akan menyikapi mendukung negara ASEAN dalam kaitannya dengan konflik di Laut China Selatan.
"Intinya kita ingin mendorong proses penyelesaian Laut China Selatan secara damai dan tidak mengedepankan senjata, apalagi dengan unjuk kekuatan senjata," kata politisi Partai Demokrat itu. Kalaupun nantinya menying gung persoalan tersebut, Marzuki berharap penyelesaian Laut China Selatan tetap bersandar pada hukum internasional.
"Jangan sampai melenceng dari kebersamaan ASEAN, AIPA, dan mitra-mitra ASEAN," kata dia. Sidang ke-33 AIPA mengusung tema "Strengthening the Parliamentary Roles towards ASEAN Community 2015" atau Penguatan Peran Parlemen ASEAN menuju Komunitas ASEAN pada 2015. Hingga 10 September 2012, tercatat ada 347 peserta dari 10 negara anggota AIPA, 9 parlemen negara observer, serta 6 tamu tuan rumah.
Tak Dimekarkan
Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Laksda Iskandar Sitompul, menegaskan TNI tidak akan melakukan pemekaran untuk pangkalan TNI AL di Natuna terkait semakin meningkatnya gejolak di Laut China Selatan. Hanya pangkalan udara yang berada di Natuna. "Untuk Angkatan Laut dan Angkatan Darat masih di bawah komando Kodim setempat," kata Iskandar.
Menurut dia, sampai saat ini, TNI belum mengaji pembuatan pangkalan TNI AL di Natuna. Dia memastikan tanpa adanya pangkalan pun, Indonesia tak akan terpengaruh dengan konflik di sana. "TNI memiliki komunikasi dan intelijen yang sangat baik untuk mengetahui konflik di sana. Penginderaan kita juga sangat baik sehingga jika ada sesuatu, kita bisa langsung berkoordinasi dengan aparat terdekat, yakni di Tanjung Pinang dan Dumai," kata dia.
Anggota Komisi I DPR, Hayono Isman, juga melihat pembangunan pangkalan di Natuna belum terlalu penting. DPR belum membahas persoalan tersebut. Namun, DPR tetap mendorong untuk mengedepankan dialog untuk menyelesaikan konflik di sana. "Secara khusus, kami belum mengantisipasi akibat dari konflik di Laut China Selatan," kata dia.
Sumber : Koran Jakarta -
Dalam kurun waktu antara Januari hingga akhir Agustus 2012, negara asing telah melakukan 14 kali pelanggaran kedaulatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) khususnya di Kabupaten Nunukan. Pelanggaran kedaulatan yang terjadi ini secara keseluruhan dilakukan negara tetangga Malaysia.
Kapal Perang Malaysia memasuki wilayah Nunukan NKRI (img : itjen.kemhan.go.id )
Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Nunukan Letkol Laut (P) Eko Vidiyantho mengatakan, Malaysia melakukan pelanggaran kedaulatan dengan melakukan aktivitas yang melewati batas teritorial wilayah NKRI. Kapal perang maupun pesawat terbang milik Malaysia memasuki teritorial NKRI.
Jika terjadi pelanggaran kedaulatan di wilayah Indonesia, pihak Lanal Nunukan melakukan pemantauan dan pengusiran terhadap kapal perang maupun pesawat terbang dimaksud. Untuk upaya itu, TNI AL melibatkan Kapal Republik Indonesia yang bertugas di perbatasan dan Pangkalan Pos TNI AL di Pulau Sebatik.
Eko mengatakan, masih seringnya terjadi pelanggaran kadaulatan negara disebabkan karena hingga kini belum tercapai kata sepakat terkait batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia. "Yang terjadi muncul saling klaim wilayah masing–masing," ujarnya.
Sementara itu, Polres Nunukan hingga Agustus hanya memproses satu kasus pelanggaran laut yang melibatkan kapal trawl milik pengusaha Malaysia. Kapolres Nunukan AKBP Achmad Suyadi melalui Kasat Reskrim Polres Nunukan AKP Ardian Rahayudi mengatakan, pihaknya baru menindak satu kasus dimaksud.
"Yang kita amankan itu kapal trawl sama alat tangkapnya. Semuanya kita sita dan kita limpahkan ke Kejaksaan Negeri Nunukan. Untuk barang buktinya sepertit apa, pengadilan yang lebih tahu," ujarnya.
Ia tak mengerti faktor yang menyebabkan masih seringnya kapal Malaysia masuk mencari ikan di perairan Indonesia. "Saya tidak mengerti kenapa dia ambil ikan di tempat kita? Banyak ikannya mungkin. Yang pasti mereka mengambil di wilayah kita," ujarnya.
Sebenarnya, kata dia, selama ini upaya pengamanan laut sudah dilaksanakan dengan maksimal. Nyatanya aparat berhasil menangkap para pelaku pencuri ikan dari Malaysia.
SUmber : Tribun -
Eskalasi konflik yang meningkat di kawasan Laut China Selatan disikapi dingin Tentara Nasional Indonesia (TNI).TNI belum berencana untuk memperkuat pertahanan di daerah yang berbatasan langsung dengan wilayah sengketa tersebut,yakni di Kepulauan Natuna, sebagai langkah antisipasi adanya dampak konflik.
Kemanan Pulau Natuna Terkait Konflik Laut Cina Selatan
Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda TNI Iskandar Sitompul mengungkapkan, sejauh ini TNI masih mengandalkan kekuatan militer yang sudah ada di Kepulauan Natuna. “Sampai sekarang kita belum ada kajian ke sana (pemekaran),” ujarnya di sela-sela peluncuran buku Indonesia Mengukir Sejarah Selam Dunia di Jakarta, Senin (10/9) malam.
Kekuatan militer TNI di wilayah tersebut sebenarnya terbilang minim, karena hingga sekarang pangkalan yang ada di sana hanya Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara. Adapun untuk TNI Angkatan Darat dan Angkatan Laut sejauh ini berada di bawah komando kodim setempat.“Kita tidak ada perubahan.Lanal tetap tidak ada pemekaran dan sebagainya, ”bebernya.
Meski demikian, Iskandar meyakinkan bahwa kekuatan yang ada saat ini sudah cukup untuk menyikapi perkembangan eskalasi konflik. Menurut dia,TNI memiliki kesiapan untuk mengantisipasi dampak konflik di Laut Cina Selatan terhadap wilayah Indonesia yang berada di seputarannya.
“Kita mempunyai komunikasi dan intelijen yang sangat baik. Pengindraan kita juga sangat baik, sehingga kalau ada sesuatu, kita bisa dengan yang terdekat, misalnya di sana ada Tanjung Pinang, Dumai, dan sebagainya,”katanya Pada awal September lalu, TNI memusatkan latihan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat di daerah tersebut.
Sebanyak 2.500 personel TNI terlibat di dalamnya.TNI juga menyertakan 5 KRI, 4 pesawat tempur Hawk, 6 pesawat angkut Hercules C-130, 1 CN235, dan 2 helikopter SA332 pada latihan gabungan tersebut. Meski demikian, TNI menampik bahwa pemilihan lokasi latihan di Natuna ada kaitannya dengan konflik Laut China Selatan ataupun ancaman yang bisa mengganggu stabilitas keamanan nasional.“Ini hanya pilihan yang telah dirancang jauh-jauh hari,” kata Kepala Staf Umum TNI Marsekal Madya TNI Daryatmo.
Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menerangkan, pemekaran armada laut bergantung pada strategi pertahanan dan postur. Setiap pengembangan kekuatan selalu berorientasi pada ancaman yang ada. Akan tetapi, lanjut dia,Kementerian Pertahanan selaku pembuat regulasi dan pembuat kebijakan,pemekaran itu tidak bisa serta-merta dilaksanakan. Harus dilakukan kajian-kajian yang komprehensif secara strategis.
Apalagi dilihat dari segi anggaran,sekarang ini 42% anggaran pertahanan terserap untuk belanja pegawai. Padahal, adanya pemekaran bakal membutuhkan anggaran tidak sedikit, sehingga pemekaran jika dipaksakan dikhawatirkan akan gagal.“Jadi setinggi-tingginya anggaran,kalau itu untuk belanja pegawai, nanti pembangunan kekuatan jadi turun,” papar Sjafrie.
Lantaran penguatan armada laut dibutuhkan, maka perlu dicarikan solusi. Sjafrie menilai, menanggulangi ancaman tidak harus serta-merta dengan pemekaran kekuatan. Dia menuturkan, mobilitas yang tinggi didukung kualitas alutsista yang canggih bisa menjadi solusi. fefy dwi haryanto
Sumber : Sindo -
Walaupun Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyadari betapa pentingnya penguatan keamanan maritim, tahun ini pemerintah belum mampu melakukan penguatan. Sebagai contoh, upaya pemekaran kekuatan armada laut yang sudah diinginkan jauh-jauh hari masih sulit terwujud.
Penambahan armada laut baru belum bisa diwujudkan
Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, mengatakan anggaran pertahanan yang 42 persennya terserap untuk belanja pegawai sulit untuk membangun kekuatan armada laut.
Walaupun anggaran pertahanan pada 2012 mencapai 77 triliun rupiah, Kemhan belum bisa memenuhi target pembangunan armada. Pemekaran armada kekuatan laut membutuhkan anggaran besar.
Dia khawatir pemekaran akan gagal jika dilakukan secepatnya. Pemekaran armada membutuhkan personel yang banyak dan konsekuensinya membutuhkan dana besar.
"TNI tidak diperkenankan mengembangkan kekuatan jika dengan pengembangan itu nantinya menuntut pemenuhan personel melebihi jumlah yang dimiliki," kata Sjafrie, di Jakarta, Minggu
Sumber : Koran Jakarta -
Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI), Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, mengingatkan kembali betapa pentingnya penguatan wilayah maritim. Terlebih luas wilayah maritim Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Wilayah Indonesia sama dengan luas Moskwa (Rusia) ditambah Bublin (Irlandia Utara), Berlin (Jerman), dan Roma (Italia).
TNI AL Harus Menambah dan Memperkuat KRI Untuk Menjaga Wilayah Maritim Indonesia
"Posisi geografis seperti ini berpotensi menjadi penghambat mutlak bagi lalu lintas laut global," kata Dorodjatun dalam orasi ilmiahnya saat wisuda mahasiswa Pascasarjana Universitas Pertahanan, di Kantor Kemhan, Jakarta, Jumat (7/9).
Tak hanya itu, tambah dia, sekitar 40 persen pelayaran dunia pun harus melalui perairan Indonesia, mulai dari Pasifik ke Hindia. Bisa saja tak melewati Indonesia, namun konsekuensinya harus memutar sekitar 6.000 nautical mile melewati Australia. "Tentu tidak akan ada yang menghendakinya," ujar Dorodjatun.
Strategis posisi geografis maritim Indonesia ini dinilai akan memicu konflik di perbatasan hingga perang total, terutama dengan sembilan negara yang bertetangga. "Tentunya kita tak kehendaki itu. Saya berharap Indonesia sudah harus memperkuat MOOTWA (Military Operations Other Than War). Apalagi negara kita juga rawan terkena bencana alam," kata dia.
Salah satu kemungkinan kecelakaan transportasi laut yang harus diwaspadai adalah kecelakaan kapal tanker dan kapal selam nuklir di perairan Indonesia. Militer Indonesia juga dituntut memiliki respons tinggi terhadap bencana di laut. Militer yang tak responsif akan membuat upaya penyelamatan terganggu, terutama karena begitu luasnya wilayah perairan dan kendala cuaca.
Dorodjatun berharap pemerintah menyiapkan generasi yang akan datang agar lebih melek pengetahuan bahari. Apalagi Indonesia akan mengalami ledakan demografi. "Tanpa rakyat yang terdidik dan sejahtera, kemampuan pertahanan kita akan lemah," kata peraih penghargaan Mahaputera Adi Pradana pada 2005 itu.
Ancaman Tinggi
Menteri Pertahanan (Menhan), Purnomo Yusgiantoro, mengingatkan ancamanan untuk menggoyang keutuhan NKRI yang tinggi di era sekarang. Tingkat kompleksitas ancaman sangat tinggi, tidak saja dari luar, tapi juga dari dalam negeri.
Pesan itu disampaikan Purnomo di hadapan 31 wisudawan Universitas Pertahanan Indonesia (Unhan) dari program pascasarjana program studi Strategi Perang Semesta Angkatan III dan program studi Ekonomi Pertahanan Angkatan I.
Anggota Marini Menjaga Pulau Terluar NKRI
Purnomo menuturkan pada abad ke-21, kompleksitas ancaman dan tantangan sangat tinggi. "Ancaman tersebut sangat tinggi, menggoyang kutuhan NKRI. Aktornya bukan hanya dari luar, tetapi dari dalam negri juga," papar dia.
Menhan berharap para wisudawan memperhatikan ciri-ciri perubahan abad ke-21 yang penuh dinamika tersebut. "Teori yang diterima dari pendidikan Universitas Pertahanan harus dipraktikkan di dunia nyata, harus dapat diimplementasikan pada masyarakat," kata dia.
Dari 31 wisudawan, 24 di antaranya adalah prajurit TNI dan 7 orang sipil. Mereka berasal dari program studi Strategi Perang Semesta Angkatan sebanyak 30 orang dan satu orang asal program studi Ekonomi Pertahanan Angkatan.
Rektor Universitas Pertahanan, Syarifuddin Tipe, melaporkan hingga saat ini Unhan telah mewisuda 159 lulusan secara keseluruhan. Jumlah mahasiswa sekarang mencapai 399 orang. "Terdiri dari 187 prajurit TNI, 210 orang sipil, dan 2 mahasiswa mancanegara, yaitu dari Australia dan Brunei Darussalam," imbuh dia.
Sebelumnya, Ketua Institut Keamanan Keselamatan Maritim Indonesia (IK2MI), Laksdya TNI Y Didik Heru Purnomo, saat meluncurkan IK2MI, mengatakan 13 instansi yang berhubungan dengan pengelolaan keamanan dan keselamatan laut dinilai kurang efektif. Apalagi masing-masing instansi masih mengedepankan ego sektoral.
"Keamanan dan keselamatan laut harus ditangani maksimal di dalam bentuk kelembagaan yang pas. Kita bisa belajar dengan negara lain," kata Didik.
Mantan Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) itu menyatakan pembentukan IK2MI merupakan upaya menyumbang pemikiran untuk memberdayakan masyarakat maritim dengan regulasi yang tepat. "Saat ini, pemberdayaan masyarakat maritim belum maksimal. Masih banyak kasus pencurian ikan dan perdagangan manusia," kata dia.
IK2MI, lanjut dia, hadir untuk mengeliminasi bentuk kejahatan di laut, terutama di tataran pemikiran. Lembaga ini juga akan terus mengingatkan bahwa penguasaan kelautan merupakan agenda penting untuk menyejahterakan masyarakat. Apalagi sebagian besar wilayah Indonesia adalah lautan.
Mantan Kalakhar Bakorkamla, Laksdya (Purn) Djoko Sumaryono, juga melihat koordinasi keamanan di laut masih saling tumpang tindih. "Bahkan cenderung bolong-bolong," ujar dia.
Dari segi regulasi, dia juga melihat cenderung lambat. Sebagai gambaran, untuk membuat peraturan mengenai kebijakan kelautan, legislatif dan eksekutif Indonesia membutuhkan waktu hingga 11 tahun. UU Kelautan pun sama, dibutuhkan waktu lima tahun dan sampai sekarang belum terbentuk.
"Laut kita masih sangat bolong dan terbuka. Belum ada pengamanan yang maksimal. Pemerintahan di laut belum diterapkan optimal," kata dia.
Sumber : Koran Jakarta -
Program pengadaan kapal perang jenis fregat dari Brunei Darussalam diperkirakan mulai terealisasi tahun depan. Rencana pembelian itu sempat ditentang kalangan DPR karena kualitas kapal diragukan.
Kapal Perang Fregat Nakoda Ragam Class Brunei yang di Akuisisi TNI AL
Meski demikian, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Soeparno memastikan bahwa kondisi kapal perang itu dalam kondisi sempurna.Tiga unit kapal buatan Inggris tersebut akan datang bertahap mulai 2013 hingga 2014. KSAL menilai Indonesia sangat beruntung mendapatkan tiga unit kapal itu. Pasalnya, kapal yang sudah dipersenjatai lengkap itu dibeli dengan harga murah.
“Hanya mengeluarkan USD380 juta untuk tiga unit.Brunei saja membeli kapal tersebut dengan harga satuan sebesar USD600 juta,” katanya di Jakarta kemarin. Menurut dia,Brunei tak jadi membeli kapal fregat dari Inggris tersebut karena merasa tak cocok secara nonteknis. “Mereka memesan kapal besar, tapi ternyata angkatan lautnya sedikit. Begitu (kapal) mau jadi, mereka bingung,” terangnya.
Di satu sisi,Indonesia tengah membutuhkan penguatan kapal perang untuk TNI Angkatan Laut. Hal ini dilihat sebagai peluang untuk mendapat tambahan kapal dengan harga murah karena Brunei sendiri tak jadi memakainya. Apalagi, kapal tersebut telah dipersenjatai lengkap. Tak hanya itu, kapal itu juga dibuat dengan spesifikasi yang tinggi.
“Saya sudah melihatnya, tidak ada kendala teknis. Alat-alatnya justru nomor satu semua karena yang memesan negara kaya,”lanjutnya. Soeparno menyebut, jika Indonesia memesan sendiri kapal jenis yang sama dengan spesifikasi serupa, tidak akan cukup anggarannya. “Kalau pesan sendiri, mana mungkin kita mendapatkan sebanyak itu,”cetus dia.
Kalangan wakil rakyat di Komisi I DPR sebelumnya mempersoalkan pembelian tiga kapal tempur berjenis Multi Role Light Fregate itu. Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin menyatakan ada persoalan teknis yang membuat Brunei tak jadi membelinya. Hasanuddin menilai, ada ketidaksesuaian spesifikasi pesanan dari BAE,perusahaan pembuat kapal tersebut.“Bahkan, ada informasi bahwa spesifikasinya diturunkan sehingga Sultan Brunei tidak mau membayarnya,”tuturnya.
Akibat membatalkan pembelian secara sepihak, BAE kemudian memerkarakan Brunei ke Arbitrase Internasional pada 2007. Brunei pun terpaksa membeli.Alhasil, kapal tak terpakai dan Brunei mencoba untuk menjualnya kembali. Dalam tahap penawaran, sejumlah negara menolak, termasuk Vietnam. Pada awalnya, Indonesia sempat menolak karena kapal ini memiliki kendala teknis yakni pada stabilitas kapal.
Pada saat dipakai pada kecepatan tinggi, kapal menjadi miring. Ada informasi juga yang menyatakan bahwa meriamnya tidak bisa tepat sasaran. Karena alasan inilah kemudian pembelian itu dipertanyakan. Protes juga dilayangkan anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Salim Mengga.Menurutnya,mubazir jika TNI AL justru membeli kapal dengan spesifikasi yang diragukan ketangguhannya.
Sumber : Sindo -
Penambahan sejumlah alat utama sistem senjata (alutsista) kapal kawal cepat rudal (KCR) Klewang-625 belum berdampak signifikan bagi perimbangan kekuatan pertahanan Indonesia di kawasan.
KRI Klewang-625 Saat di Lounching
Indonesia dinilai perlu untuk menambah armada laut baru guna memperkuat pertahanan di wilayah perairan. Pengamat militer dari Universitas Indonesia Connie Rahakundini Bakrie mengatakan, kemampuan TNI masih jauh untuk mampu menjaga kedaulatan dan kekayaan bangsa Indonesia. Anggaran yang ada sekarang belum sanggup membangun kekuatan TNI hingga mampu menjaga seluruh wilayah garis pantai.
“Jepang yang luas wilayah lautnya segitu saja, anggaran USD10 miliar belum cukup. Jadi memang banyak sekali pekerjaan rumah kita,” ujar dia di Jakarta kemarin. Menyangkut kekuatan angkatan laut ini, Connie membandingkan dengan India yang sekarang menduduki peringkat kelima sebagai negara dengan angkatan laut terkuat di dunia.
“Padahal,luas laut Indonesia itu delapan kali luas laut India.Artinya secara matematis, (kekuatan) kita harus delapan kali dari India,”jelasnya. Jangan dibandingkan dengan Amerika Serikat yang sekarang ini pangkalan-pangkalan militernya mulai mengepung Indonesia. Menurut dia, AS mampu menggerakkan enam carrier (kapal induk) dan 60 kapal korvet.
Tiap carrier mampu mengangkut 6.000 personel dan 2.800 airmen (penerbang). “Itu bisa bergerak dengan cepat. Jadi kalau bicara keseimbangan kawasan, seharusnya kita bisa meng-counter itu semua,”sebut Connie. Alumni APCSS (Asia Pacific Center for Security Studies) Honolulu, Hawaii ini meneruskan, Indonesia perlu untuk menambah dua armada baru. Sekarang ini armada yang dimiliki TNI AngkatanLautbaru dua, yakni armada kawasan barat (armabar) dengan markasnya di Jakarta dan armada kawasan timur (armatim) di Surabaya.Armada Kapal Perang TNI AL
“ Perlu membuat armada Pasifik dan Indian Ocean, karena konstelasi politik sekarang memanas,”tuturnya. Sementara itu, pemerintah telah merencanakan untuk merombak armada lautnya dengan menambah satu lagi armada sehingga nantinya terdapat tiga armada.Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Untung Suropati mengungkapkan, nantinya akan ada armada laut wilayah tengah.
Sekarang ini baru ada wilayah barat dan timur. Proses untuk merealisasikan rencana tersebut sudah mulai berjalan. Pembangunan armada baru ini tidak akan menambah gemuk jumlah prajurit, karena personel yang ditugaskan hanya pemindahan dari tempat tugasnya yang lama.
Sumber : Sindo -
Indonesia telah menerima 10 LVT-7 hibah dari Korea dari rencana 35 unit (photo : dixie) Jakarta, InfoPublik - Kembali Indonesia akan menerima hibah 25 tank amphibi Landing Vehicle Tracked (LVT) dari Korea Selatan untuk digunakan oleh Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Namun, prosesnya masih menunggu izin dari Amerika Serikat, pembuat tank tersebut."Hibah 25 unit alat tempur LVT itu harus mendapatkan izin dari Amerika Serikat, karena LVT itu merupakan buatan Amerika," jelas Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono usai mengikuti sidang Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), di PT PAL Indonesia (Persero), Surabaya, Jawa Timur, Rabu (23/5).Menurut Panglima TNI, Indonesia sebelumnya juga telah mendapatkan 10 unit LVT dari Korea Selatan, namun di Korsel masih ada 25 unit lagi yang masih layak digunakan dan dihibahkan. "Saat ini sedang diproses untuk mohon dihibahkan pada Indonesia tapi pelaksanaan hibah ini pun harus seizin Amerika. Kita masih menunggu keputusan dari Kemhan Korea dan Amerika Serikat apakah menyetujui untuk dihibahkan ke Indonesia atau tidak," kata Panglima.Mengenai pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) di dalam negeri, Panglima TNI selaku anggota KKIP, mengatakan, PT PAL sebagai "Lead Integrator" sangat penting untuk diberikan dukungan dalam mewujudkan pembangunan kapal, baik Kapal Cepat Rudal (KCR), Perusak Kapal Rudal (PKR) maupun kapal angkut. "KCR 40M sudah selesai dibangun dan ada beberapa unit. PT PAL juga akan membangun 6 unit KCR-60M dan kapal 105 M, yakni PKR," katanya.Terkait pembelian Tiga Kapal Selam Korea, Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, mengatakan, tiga unit kapal masih dalam proses pembangunan yang dilakukan oleh Korsel dan PT PAL. "Kapal selam pertama akan dilakukan oleh Korsel. Yang kedua separuh-separuh antara Korsel dan PT PAL dan ketiga dibangun di PT PAL. Ini harus dibahas kembali karena harus dilihat kesiapan PT PAL sendiri," katanya.Pasalnya, kata Menhan yang juga selaku Ketua KKIP, peralatan untuk pembangunan kapal selam itu tidak mudah, sehingga harus terus dibicarakan, sementara proses dari pembuatan ini tetap berjalan.Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin menyebutkan proyek kapal selam ini ada dua macam, yakni pengadaannya dan transfer of technology-nya. "Kalau pengadaannya kan sudah selesai dan kita telah kontrak. Ini akan berjalan sekaligus," tuturnya.Namun, dalam ToT, ada tiga tahapan, yakni pembangunan kapal selam di Korea, separuh-separuh antara Korsel dan PT PAL, dan PT PAL sendiri. "Sejak fase pertama kita sudah melibatkan tenaga-tenaga teknis yang kita kirim dari Indonesia yakni PT PAL ke Korea. Yang menjadi tantangan apabila kita ingin masuk ke fase ketiga, infrastruktur yang ada di PT PAL harus dipersiapkan karena membangun kapal selam memiliki infrastruktur tersendiri dan yang paling penting, harus didukung oleh anggaran yang perlu dipersiapkan. Kemhan juga tengah membicarakan bagaimana kesiapan PT PAL yang terdiri dari Meneg bumn, dan tentunya yang ahli dalam kontrak Kemhan," urainya.(dry)(Kominfo) -
BATAM - PT Palindo Marine Shipyard pembuat Kapal Cepat Rudal (KCR) pesanan TNI AL, rencananya secara resmi baru akan meluncurkan KRI Kujang-642 pada November 2012. KCR ini rencananya bakal digunakan untuk patroli TNI AL di wilayah Armada Barat, mengingat kapal berdimensi sedang ini mampu menembus perairan dangkal diantara pulau.
KCR Kujang memiliki spesifikasi relatif sama dengan KCR Celurit yang juga dirakit Palindo dan telah diluncurkan oleh Menteri Pertahanan awal tahun 2012.
Kapal buatan PT Palindo itu memiliki panjang 44 meter dan mampu melaju hingga kecepatan 30 knot. Kapal sepenuhnya dikerjakan oleh putra-putri Indonesia.
Kapal itu dilengkapi sistem persenjataan modern (Sewaco/Sensor Weapon Control), di antaranya meriam kaliber 30mm enam laras sebagai sistem pertempuran jarak dekat (CIWS) dan peluru kendali dua set Rudal C-705.
Bagian lambung terbuat dari baja khusus yang bernama High Tensile Steel. Baja ini diperoleh dari PT Krakatau Steel. Kapal dengan sistem pendorong fixed propeller lima daun itu juga dilengkapi dua unit senapan mesin kaliber 20 mm di anjungan kapal.
Kapal itu merupakan kapal pemukul reaksi cepat yang berfungsi menghancurkan target dalam sekali pukul dan menghindar dari serangan lawan dengan cepat.
Sumber : ANTARANEWS.COM -
Bandung (ANTARA News) - Komandan Pusat Penerbang TNI Angkatan Laut (Penerbal) Laksamana Pertama TNI Sugianto menyatakan masih terus menjajaki jenis helikopter anti kapal selam (Seasprite) yang akan memperkuat jajaran TNI dalam melakukan pengawasan perairan Indonesia.
SH-2G Super Seasprite - Australian Navy "Masih terus melakukan penjajakan jenis helikopter anti kapal selam itu. Tahun ini diintensifkan, selain penjajakan juga mencoba sendiri keunggulannya," kata Sugianto disela uji coba Heli NBell-412EP di PT Dirgantara Indonesia Bandung, Selasa.
Menurut Sugianto, saat ini dibutuhkan satu skadron heli anti kapal selam. Minimal dalam waktu dekat ini ada setengahnya atau enam unit sudah mencukupi kebutuhan dalam rangka meningkatkan kemampuan pengawasan perairan di Indonesia.
Namun tidak disebutkan dari negara mana helikopter mutakhir yang bisa mendeteksi kehadiran kapal selam dan bahkan menghancurkan di tengah lautan.
"Kita cek dulu, coba dulu keunggulannya, jangan sampai spesifikasinya tidak cocok dengan yang kita butuhkan," katanya.
Menurut Sugianto, pesawat-pesawat itu akan ditempatkan di KRI-KRI yang memiliki halipad. Kehadiran helikopter di KRI adalah merupakan kepanjangan mata dan telinga dari kapal TNI AL. Laut Indonesia yang luas tidak memungkinkan untuk dijangkau oleh KRI mengingat kekuatannya yang terbatas.
Helikopter anti kapal selam memiliki spesifikasi untuk manuver yang handal di lautan. Selain memiliki kemampuan terbang dengan kecepatan tinggi, juga harus mampu bermanuver saat menurunkan perangkat sonar pendeteksi kapal selam.
"Heli itu dilengkapi dengan alat pendeteksi kapal selam yang diturunkan ke laut, selanjutnya hasilnya dideteksi di pesawat untuk selanjutnya memastikan kehadiran kapal selam. Kemampuan manuvernya saat menurunkan alat pendeteksi sangat diprioritaskan," katanya.
Sementara itu dalam waktu dekat ini, TNI AL akan mendapat tambahan tiga pesawat heli NBell 412EP produksi PT Dirgantara Indonesia. Satu diantaranya sudah rampung, sedangkan dua lainnya dalam tahap penyelesaian.
"Ditargetkan pada HUT TNI AL pertengahan 2012 ini, NBell terbaru kami dipamerkan di sana," kata Sugianto.
Pesawat NBell 412EP memiliki keunggulan dibandingkan NBell pendahulunya, karena dilengkapi dengan Auto Pilot yang memungkinkan pesawat dikendalikan secara otomatis dan mengurangi beban pilot dalam mengoperasikannya.Sumber : Antara News -
BANDUNG : PT Dirgantara Indonesia (PT DI) akan menyelesaikan lima pesawat CN235 pesanan TNI Angkatan Laut (AL) tahun ini.Penyelesaian pesanan ini adalah bagian dari kerjasama antara PT DI dan TNI AL yang dimulai sejak tahun 2009 lalu.
CN 235 MPA - Buatan PT DI Menurut Humas PT DI Rakhendi Triatna dalam kerjasama tersebut, awalnya, TNI AL memesan tiga pesawat, namun bertambah menjadi pesan lima pesawat CN 235.“Saat ini kelima pesawat tersebut tengah dalam pengerjaan,” katanya.Selama ini TNI AL memang belum memiliki CN235. TNI AL baru memiliki pesawat C212 sebanyak tiga unit buatan PT DI. ”Yang sudah memiliki CN235 baru TNI AU, angkatan lain belum,” katanya.Spesifikasi CN235 yang dibuat untuk TNI AL tetap sama dengan pendahulunya. Misalnya dibandingkan dengan pesawat pesawat CN235 110 KCG pesanan Badan Penjaga Pantai Korea Selatan atau Korea Coast Guard (KCG), tentu masing-masing memiliki keunggulan tersendiri.“CN235 memiliki kelebihan dalam mengarungi wilayah kelautan. Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Diharapkan, kontrol TNI AL dengan adanya CN235 bisa lebih maksimal,” katanya.“Dengan adanya Lima pesawat CN235 kontrol lautan bisa menjadi 14 jam. Tetapi untuk bisa ngontrol 24 jam diperlukan 12 unit pesawat lagi,” katanya.(k57/yri)Sumber : Bisnis-Jabar
Tampilkan postingan dengan label Maritim. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Maritim. Tampilkan semua postingan
Langganan:
Postingan (Atom)
