-
Dalam kurun waktu antara Januari hingga akhir Agustus 2012, negara asing telah melakukan 14 kali pelanggaran kedaulatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) khususnya di Kabupaten Nunukan. Pelanggaran kedaulatan yang terjadi ini secara keseluruhan dilakukan negara tetangga Malaysia.
Kapal Perang Malaysia memasuki wilayah Nunukan NKRI (img : itjen.kemhan.go.id )
Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Nunukan Letkol Laut (P) Eko Vidiyantho mengatakan, Malaysia melakukan pelanggaran kedaulatan dengan melakukan aktivitas yang melewati batas teritorial wilayah NKRI. Kapal perang maupun pesawat terbang milik Malaysia memasuki teritorial NKRI.
Jika terjadi pelanggaran kedaulatan di wilayah Indonesia, pihak Lanal Nunukan melakukan pemantauan dan pengusiran terhadap kapal perang maupun pesawat terbang dimaksud. Untuk upaya itu, TNI AL melibatkan Kapal Republik Indonesia yang bertugas di perbatasan dan Pangkalan Pos TNI AL di Pulau Sebatik.
Eko mengatakan, masih seringnya terjadi pelanggaran kadaulatan negara disebabkan karena hingga kini belum tercapai kata sepakat terkait batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia. "Yang terjadi muncul saling klaim wilayah masing–masing," ujarnya.
Sementara itu, Polres Nunukan hingga Agustus hanya memproses satu kasus pelanggaran laut yang melibatkan kapal trawl milik pengusaha Malaysia. Kapolres Nunukan AKBP Achmad Suyadi melalui Kasat Reskrim Polres Nunukan AKP Ardian Rahayudi mengatakan, pihaknya baru menindak satu kasus dimaksud.
"Yang kita amankan itu kapal trawl sama alat tangkapnya. Semuanya kita sita dan kita limpahkan ke Kejaksaan Negeri Nunukan. Untuk barang buktinya sepertit apa, pengadilan yang lebih tahu," ujarnya.
Ia tak mengerti faktor yang menyebabkan masih seringnya kapal Malaysia masuk mencari ikan di perairan Indonesia. "Saya tidak mengerti kenapa dia ambil ikan di tempat kita? Banyak ikannya mungkin. Yang pasti mereka mengambil di wilayah kita," ujarnya.
Sebenarnya, kata dia, selama ini upaya pengamanan laut sudah dilaksanakan dengan maksimal. Nyatanya aparat berhasil menangkap para pelaku pencuri ikan dari Malaysia.
SUmber : Tribun -
Walaupun Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyadari betapa pentingnya penguatan keamanan maritim, tahun ini pemerintah belum mampu melakukan penguatan. Sebagai contoh, upaya pemekaran kekuatan armada laut yang sudah diinginkan jauh-jauh hari masih sulit terwujud.
Penambahan armada laut baru belum bisa diwujudkan
Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, mengatakan anggaran pertahanan yang 42 persennya terserap untuk belanja pegawai sulit untuk membangun kekuatan armada laut.
Walaupun anggaran pertahanan pada 2012 mencapai 77 triliun rupiah, Kemhan belum bisa memenuhi target pembangunan armada. Pemekaran armada kekuatan laut membutuhkan anggaran besar.
Dia khawatir pemekaran akan gagal jika dilakukan secepatnya. Pemekaran armada membutuhkan personel yang banyak dan konsekuensinya membutuhkan dana besar.
"TNI tidak diperkenankan mengembangkan kekuatan jika dengan pengembangan itu nantinya menuntut pemenuhan personel melebihi jumlah yang dimiliki," kata Sjafrie, di Jakarta, Minggu
Sumber : Koran Jakarta -
Komandan Korem 121 Alambhana Wanawai, Kolonel (Inf) Binarko Sugihantyo mengatakan bahwa TNI telah mengibarkan bendera merah putih di Pulau Gambar, yang sempat dikabarkan akan dijual melalui website.
Pulau Gambar
"Sabtu tanggal 8 September, tim kecil dari sejumlah pihak seperti Pos TNI AL Kendawangan, Kodim Ketapang, anggota Polsek Kendawangan dan masyarakat sudah berkunjung ke Pulau Gambar," kata Binarko kepada sejumlah wartawan di Pontianak, Senin.
Berdasarkan hasil kunjungan tersebut, pantai tersebut luasnya sekitar 3,3 hektare.
Ia melanjutkan, ada dua pulau yakni Pulau Gambar Besar dan Pulau Gambar Kecil.
"Pulau utama, Pulau Gambar Besar sebagian besar berupa batu-batuan, tidak berpenghuni, sedikit pantai berpasir," ujar dia.
Sedangkan Pulau Gambar Kecil, hanya terdiri dari batu-batuan dan sangat kecil.
Ia mengungkapkan, warga setempat pernah melaporkan bahwa beberapa tahun lalu ada kapal pesiar yang membawa orang asing merapat di pulau terdekat dan berenang ke Pulau Gambar Kecil.
"Tetapi untuk dokumentasinya tidak ada sehingga masih berupa informasi saja," ujarnya.
Mengenai kemungkinan Pulau Gambar sebagai tempat penyu bertelur, ia menilai sejauh ini kondisinya agak kecil.
"Karena hanya sedikit pantai berpasirnya," kata Binarko Sugihantyo.
Jarak tempuh dari Kendawangan sekitar 2 - 3 jam menggunakan speedboat. Sedangkan menggunakan kapal kelotok, sekitar 8 - 10 jam. "Tergantung cuaca dan ombak," kata dia.
Gugusan Pulau Gambar airnya sangat jernih dan masih bebas dari polusi sehingga tempat habitat banyak biota laut.
"Kalau di website, disebut sebagai lokasi lobster. Mungkin saja, karena lokasinya masih bersih," kata Binarko.
Sumber : Antara -
Dari pelabuhan Watusampu, dermaga Angkatan Laut di Palu, kapal perang KRI Hiu 804 meluncur pelahan. Angin laut yang membuai di teluk Sulawesi itu seakan meredam teriknya udara siang.
Foto dokumentasi kegiatan di KRI Hiu 804 (ANTARA)
Perjalanan ke arah Pantai Tanjung Karang Donggala, Sulawesi Tengah, ditempuh dalam dua jam.
Inilah tamasya yang sesungguhnya: kapal perang yang meluncur tanpa ketergesaan. Para penumpang dipersilakan menikmati eksotisme tebing-tebing di sekitar Palu. Mengirup hawa sejuk laut. Menyaksikan hamparan air laut sebening kaca.
Di geladak tingkat dua, pergelaran karaoke dengan organ tunggal disemarakkan para penyanyi amatir. Para amtenar dari pusat maupun daerah, laki-perempuan di atas umur 50 silih berganti unjuk kemampuan olah vokal. Mereka melantunkan lagu-lagu nostalgia, ya, selaras dengan usia mereka. Seorang ibu dengan bobot tubuh tak kurang dari 70 kilogram menembangkan "Rain and Tears" dari Demis Roussos.
Begitu lagu bernada sedih itu rampung, seorang bapak berambut putih menyambungnya dengan "Take My Hand for a While" gubahan Glen Campbell. Suara serak pak tua itu tampaknya menghibur pendengarnya yang berusia sebaya. Para ibu dan bapak yang melewati hidup lebih dari seabad itu ikut menggumamkan bait-bait melodramatis.
Barangkali karena tak merasa terbuai oleh lagu-lagu kenangan tempo dulu, segerombol wartawan hengkang dari ranah karaoke. Mereka menuruni anak tangga setinggi tiga meter menuju geladak tingkat satu di bagian haluan. Dari tempat ini, suara serak para penyanyi amatir ditelan angin laut. Yang terdengar hanya deru kapal yang dibuat PT PAL Indonesia pada 1995.
Kisah lucu Ambalat
Menyaksikan keindahan laut, teluk dan tebing pegunungan di Palu tak perlu berlama-lama. Bisa membosankan. Tak jauh dari kerumunan wartawan, seorang awak kapal, Letnan Dua (Laut) Elfan sedang berdiri tegak.
Seorang wartawan muda dari harian Kompas menyalaminya. Dia memulai dengan pertanyaan standar: "Mas, kapal perang ini pernah beroperasi ke mana saja?"
"Wah, ya sudah kemana-mana, Mas," jawab Letda Elfan, dengan logat arek Suroboyo.
"Pernah ke Ambalat?" seorang reporter MetroTV menyela.
"Pernah juga."
"Pernah berhadapan dengan kapal perang Malaysia?" sahut jurnalis media dalam jaringan atau online.
Letda Elfan yang masih bujangan itu tergelak sebelum memulai cerita tentang pengalamannya saat kapal perang RI berhadapan dengan kapal perang Malaysia. Inilah penuturan Letda Elfan yang diwarnai gelak tawa wartawan di sela-sela cerita tentang percekcokan Ambalat.
"Mereka memang kurang ajar, Mas," tutur Elfan menyebut awak kapal perang Malaysia yang pernah dijumpainya di perairan perbatasan RI-Malaysia. Awak kapal perang Malaysia itu suka melakukan provokasi dengan sengaja melintasi tapal batas.
"Yang mereka langgar nggak jauh sih. Paling-paling cuma sepuluh meter dari tapal batas. Mereka lalu teriak-teriak. Begitu kami datang untuk mengusir, mereka segera meluncur kembali ke dalam wilayah mereka."
Teriak-teriak gimana, Mas?" tanya wartawan.
"Ya macam-macam. Ada yang memaki pakai kata `jancuk, jancuk". Apa nggak kurang ajar itu? Eh, rupanya angkatan laut Malaysia itu ada orang dari Surabaya, dari Tegal, dari Solo," kata Elfan.
Kalau sudah teriak-teriak dengan kata-kata kotor gaya Suroboyoan itu, Elfan dan awak kapal lain segera mengambil botol, mur, baut bekas dan melemparkan benda-benda keras itu ke arah mereka. Tentu saja, lemparan itu tak sampai mengena kapal karena mereka meluncur dan menjauh dari kapal perang RI.
"Kenapa nggak sampean takut-takuti," sergah wartawan. "dengan mengarahkan moncong meriam ke kapal mereka?"
Elfan tertawa ngakak mendengar ucapan pertanyaan wartawan itu.
Lalu berkatalah Elfan: "Nggak boleh kita menggunakan intimidasi. Menggerakkan moncong meriam dikit aja, udah melanggar hukum internasional."
Jarak terdekat yang pernah dialami kapal perang RI berhadapan dengan kapal perang Malaysia, ujar Elfan, sekitar 30 meter. Jika tidak ada provokasi, awak kapal perang kedua negara itu bisa saling berkomunikasi.
Dari komunikasi ini Elfan mengenal beberapa awak kapal perang Malaysia yang berasal dari daerah-daerah di Indonesia. Mereka adalah generasi muda yang lahir di Malaysia dari orang tua mereka yang berasal dari Surabaya, Tegal, Solo dan daerah lain, tapi mereka sudah menjadi warga negara Malaysia.
Para wartawan senang mendapat informasi yang menghibur dari pemuda harapan bangsa itu. Setidaknya, penjelasan Elfan tentang situasi si Ambalat menambah perspektif wartawan ketika menulis kasus yang berkaitan dengan perkara tapal batas perairan Indonesia dan Malaysia.
Sebelum mengakhiri percakapan, seorang wartawan kantor berita nasional bertanya pada Elfan: "Apa benar, kata media massa, kapal perang Malaysia lebih canggih dari kapal perang kita?"
"Itu tidak benar, Mas. Di negara mana pun, kecanggihan kapal perang itu sangat dirahasiakan. Kalau mereka mengaku lebih canggih, ya bisa saja. Kita pun juga bisa mengaku seperti itu," tutur Elfan.
Perjalanan siang itu terasa tak membosankan dengan hadirnya Letnan Dua Elfan. Beberapa menit kemudian kapal perang yang diberi lisensi dari Galangan Kapal Luersen Jerman kembali berlabuh di dermaga Watusampu, Palu, Sulawesi Tengah setelah rencana berlabuh di Pantai Tanjung Karang Donggala dibatalkan.
Para wartawan dan penumpang lain meninggalkan kapal sementara awak kapal perang yang dipersenjatai rudal buatan China itu masih harus berbulan-bulan di atas kapal untuk menunaikan tugas negara, menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selamat bertugas Letnan Dua Elfan dan kolega.
Jalesveva Jayamahe!
Sumber : Antara -
Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI), Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, mengingatkan kembali betapa pentingnya penguatan wilayah maritim. Terlebih luas wilayah maritim Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Wilayah Indonesia sama dengan luas Moskwa (Rusia) ditambah Bublin (Irlandia Utara), Berlin (Jerman), dan Roma (Italia).
TNI AL Harus Menambah dan Memperkuat KRI Untuk Menjaga Wilayah Maritim Indonesia
"Posisi geografis seperti ini berpotensi menjadi penghambat mutlak bagi lalu lintas laut global," kata Dorodjatun dalam orasi ilmiahnya saat wisuda mahasiswa Pascasarjana Universitas Pertahanan, di Kantor Kemhan, Jakarta, Jumat (7/9).
Tak hanya itu, tambah dia, sekitar 40 persen pelayaran dunia pun harus melalui perairan Indonesia, mulai dari Pasifik ke Hindia. Bisa saja tak melewati Indonesia, namun konsekuensinya harus memutar sekitar 6.000 nautical mile melewati Australia. "Tentu tidak akan ada yang menghendakinya," ujar Dorodjatun.
Strategis posisi geografis maritim Indonesia ini dinilai akan memicu konflik di perbatasan hingga perang total, terutama dengan sembilan negara yang bertetangga. "Tentunya kita tak kehendaki itu. Saya berharap Indonesia sudah harus memperkuat MOOTWA (Military Operations Other Than War). Apalagi negara kita juga rawan terkena bencana alam," kata dia.
Salah satu kemungkinan kecelakaan transportasi laut yang harus diwaspadai adalah kecelakaan kapal tanker dan kapal selam nuklir di perairan Indonesia. Militer Indonesia juga dituntut memiliki respons tinggi terhadap bencana di laut. Militer yang tak responsif akan membuat upaya penyelamatan terganggu, terutama karena begitu luasnya wilayah perairan dan kendala cuaca.
Dorodjatun berharap pemerintah menyiapkan generasi yang akan datang agar lebih melek pengetahuan bahari. Apalagi Indonesia akan mengalami ledakan demografi. "Tanpa rakyat yang terdidik dan sejahtera, kemampuan pertahanan kita akan lemah," kata peraih penghargaan Mahaputera Adi Pradana pada 2005 itu.
Ancaman Tinggi
Menteri Pertahanan (Menhan), Purnomo Yusgiantoro, mengingatkan ancamanan untuk menggoyang keutuhan NKRI yang tinggi di era sekarang. Tingkat kompleksitas ancaman sangat tinggi, tidak saja dari luar, tapi juga dari dalam negeri.
Pesan itu disampaikan Purnomo di hadapan 31 wisudawan Universitas Pertahanan Indonesia (Unhan) dari program pascasarjana program studi Strategi Perang Semesta Angkatan III dan program studi Ekonomi Pertahanan Angkatan I.
Anggota Marini Menjaga Pulau Terluar NKRI
Purnomo menuturkan pada abad ke-21, kompleksitas ancaman dan tantangan sangat tinggi. "Ancaman tersebut sangat tinggi, menggoyang kutuhan NKRI. Aktornya bukan hanya dari luar, tetapi dari dalam negri juga," papar dia.
Menhan berharap para wisudawan memperhatikan ciri-ciri perubahan abad ke-21 yang penuh dinamika tersebut. "Teori yang diterima dari pendidikan Universitas Pertahanan harus dipraktikkan di dunia nyata, harus dapat diimplementasikan pada masyarakat," kata dia.
Dari 31 wisudawan, 24 di antaranya adalah prajurit TNI dan 7 orang sipil. Mereka berasal dari program studi Strategi Perang Semesta Angkatan sebanyak 30 orang dan satu orang asal program studi Ekonomi Pertahanan Angkatan.
Rektor Universitas Pertahanan, Syarifuddin Tipe, melaporkan hingga saat ini Unhan telah mewisuda 159 lulusan secara keseluruhan. Jumlah mahasiswa sekarang mencapai 399 orang. "Terdiri dari 187 prajurit TNI, 210 orang sipil, dan 2 mahasiswa mancanegara, yaitu dari Australia dan Brunei Darussalam," imbuh dia.
Sebelumnya, Ketua Institut Keamanan Keselamatan Maritim Indonesia (IK2MI), Laksdya TNI Y Didik Heru Purnomo, saat meluncurkan IK2MI, mengatakan 13 instansi yang berhubungan dengan pengelolaan keamanan dan keselamatan laut dinilai kurang efektif. Apalagi masing-masing instansi masih mengedepankan ego sektoral.
"Keamanan dan keselamatan laut harus ditangani maksimal di dalam bentuk kelembagaan yang pas. Kita bisa belajar dengan negara lain," kata Didik.
Mantan Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) itu menyatakan pembentukan IK2MI merupakan upaya menyumbang pemikiran untuk memberdayakan masyarakat maritim dengan regulasi yang tepat. "Saat ini, pemberdayaan masyarakat maritim belum maksimal. Masih banyak kasus pencurian ikan dan perdagangan manusia," kata dia.
IK2MI, lanjut dia, hadir untuk mengeliminasi bentuk kejahatan di laut, terutama di tataran pemikiran. Lembaga ini juga akan terus mengingatkan bahwa penguasaan kelautan merupakan agenda penting untuk menyejahterakan masyarakat. Apalagi sebagian besar wilayah Indonesia adalah lautan.
Mantan Kalakhar Bakorkamla, Laksdya (Purn) Djoko Sumaryono, juga melihat koordinasi keamanan di laut masih saling tumpang tindih. "Bahkan cenderung bolong-bolong," ujar dia.
Dari segi regulasi, dia juga melihat cenderung lambat. Sebagai gambaran, untuk membuat peraturan mengenai kebijakan kelautan, legislatif dan eksekutif Indonesia membutuhkan waktu hingga 11 tahun. UU Kelautan pun sama, dibutuhkan waktu lima tahun dan sampai sekarang belum terbentuk.
"Laut kita masih sangat bolong dan terbuka. Belum ada pengamanan yang maksimal. Pemerintahan di laut belum diterapkan optimal," kata dia.
Sumber : Koran Jakarta -
Komponen cadangan atau lebih dikenal sebagai wajib militer bisa efektif memperkuat operasi militer selain perang seperti penanggulangan dan pemulihan bencana alam. Dalam sebuah sistem pertahanan dan keamanan, keberadaan komponen cadangan diperlukan, terutama sebagai kekuatan alternatif.
"Komponen cadangan efektif pada kondisi negara bebas ancaman. Berbagai komponen masyarakat hendaknya tak memandang miring rencana pemerintah mengagendakan komponen cadangan," kata pemerhati persoalan militer, Wawan H Purwanto, di Jakarta, Jumat (7/9).
Malaysia dan Singapura pun telah menerapkan kebijakan yang sama dan hasilnya dinilai efektif. "Melalui sistem ini, negara membina generasi muda yang tangguh untuk ikut membangun negara dalam sishankam," jelas dia.
Apalagi, lanjut dia, situasi negara bebas dari operasi militer perang menjadi langkah efektif menyiapkan komponen cadangan. "Dalam kondisi aman justru harus lebih siap agar tak ada yang mlecehkan, misalnya perebutan wilayah," kata dia.
Pendapat senada juga dilontarkan mantan pengajar Akademi Militer Mayjen (Purn), Hadi Suprapto. Menurut dia, ada empat hakikat pengelolaan sistem keamanan nasional, di antaranya adalah kewajiban bela negara.
Sumber : Koran Jakarta -
Salah satu unsur kapal perang Komando Lintas Laut militer (Kolinlamil) jenis Landing Ship Tank (LST ) KRI Teluk Ratai-509 dengan Komandan Letkol Laut (P) Syamsudin akan mengangkut Tim Khusus (Timsus) Rawa Laut Sungai Pantai (Ralasuntai) Satuan Tugas (Satgas) Ekspedisi Khatulistiwa 2012 yang diberangkatkan dari Pelabuhan Kolinlamil Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (05/04).
Personil Taifib Marinir TNI-AL, Den Gultor Kopassus dan Paskhas TNI AU tergabung dalam Tim Satgas Ekspedisi Khatulistiwa 2012
Tim Sus Ralasuntai Satgas Ekspedisi Khatulistiwa 2012 yang dipimpin oleh Mayor Mar Freddy Ardianzah selaku Dan Timsus Satgas Ekspedisi dengan 17 orang personel terdiri dari 10 orang anggota Taifib Marinir (TNI-AL), 4 orang anggota Den Gultor 81 Kopassus (TNI-AD) dan 3 orang Paskhas (TNI-AU).
Menurut Dan Satgas, kegiatan ekspedi Khatulistiwa 2012 akan memakan waktu sekitar 3,5 bulan penjelajahan susur pantai sepanjang garis pantai Kalimantan sejauh 5.800 Km, yang dimulai dari Tanjung Datu kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan finish di Tanjung Harapan Nunukan Kalimantan Timur.
"Tujuan dari hajat akbar itu antara lain untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan prajurit agar memiliki naluri tempur di perbatasan, gunung dan pegunungan serta medan Ralasuntai (rawa, laut, sungai, dan pantai)," paparnya.
KRI Teluk Ranai-509 Angkut Tim Satgas Ekspedisi Khatulistiwa 2012
Tujuan yang kedua untuk membangkitkan kesadaran teritorial sehingga dikelola menjadi keunggulan teritorial, lalu tujuan ketiga untuk mendata serta meneliti segala potensi di perbatasan gunung dan pegunungan serta medan Ralasuntai di pedalaman Kalimantan bersama-sama dengan komponen bangsa lainnya sebagai sumbangsih TNI kepada pemerintah.
Selain itu, kegiatan berskala nasional itu juga bertujuan untuk memberikan keteladanan kepada masyarakat untuk menjaga kelestarian hutan melalui program "Green, Clean, and Healthy".
Selain itu, demi terwujudnya jiwa persatuan dan kesatuan antara TNI, Polri dan seluruh komponen bangsa, sekaligus rasa cinta Tanah Air dan terpeliharanya persahabatan dunia dengan terpeliharanya kelestarian alam di perbatasan dan pedalaman Kalimantan. Tim Ekspedisi Khatulistiwa 2012 yang terdiri dari Tim Khusus (Timsus) ini akan bertugas menjelajahi perbatasan dari Kalimantan Barat hingga Kalimantan Timur yang ditempuh dengan berjalan kaki
Sumber : Kolinlamil TNI AL -
Wilayah perairan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dinilai masih rawan tindakan kriminal seperti perompakan atau pembajakan kapal. Untuk itu, TNI AL dan kepolisian akan meningkatkan pengawasan dan patroli di laut untuk memperkecil ruang gerak pelaku kejahatan.
"Aksi pembajakan kapal oleh pelaku kejahatan di Kepri semakin sering terjadi, dan tindakan para pembajak semakin nekat dengan melukai aparat dan merampok senjata milik aparat," kata Panglima Armada Barat RI Kawasan Barat (Pangarmabar), Laksamana Muda TNI Sadiman, di Batam, Kamis (6/9).
Menurut dia, wilayah perairan Kepri masih terbilang rawan dengan aksi-aksi kriminalitas. Hal itu bisa diketahui dari seringnya aksi perompakan. Dua aksi pembajakan kapal terjadi pada hari Rabu (5/9). Perompakan pertama terjadi pada Tugboat Leo 1 yang menarik tongkang Prince Capricorn 1 di Perairan Selat Riau.
Tugboat itu hendak kembali ke Dumai setelah membongkar sekitar 4.000 ton minyak mentah di pelabuhan CPO Kabil Batam. Pelaku yang diperkirakan lebih dari empat orang berhasil melumpuhkan tujuh anak buah kapal (ABK) dan aparat Brimob yang bertugas. Pelaku kemudian membawa kabur barang-barang berharga dan sebuah senjata laras panjang milik anggota Brimob beserta amunisinya.
Perompakan kedua terjadi pada tanker Bum Chin berbendera Hong Kong yang sedang berlabuh di Pelabuhan CPO Kabil. Pelaku berhasil menggasak barang-barang berharga milik ABK yang semuanya warga negara asing. Pelaku berhasil membawa kabur beberapa barang kapal, di antaranya beberapa mesin kompresor kapal.
"Pelaku di dua aksi perompakan beberapa hari lalu ternyata merupakan sindikat yang sudah lama beroperasi di wilayah Perairan Selat Malaka," kata dia.
Sementara itu, pada bulan sebelumnya, terjadi perompakan di Perairan Karimun, Provinsi Kepri, yang menimpa kapal berbendera Singapura. Namun, para pelaku perompakan berhasil ditangkap aparat TNI AL di tempat persembunyianya setelah aksi tersebut.
Kepala Staf TNI AL (Kasal), Soeparno, mengatakan wilayah Perairan Kepri, khususnya Batam, memang perlu mendapat perhatian khusus mengingat lokasinya yang cukup strategis berbatasan dengan negara tetangga dan berada di jalur lintasan perdagangan dunia, yakni Selat Malaka.
"Perairan Batam sangat rawan atas berbagai tindakan kejahatan dan pertahanan. Bila tidak dikawal dengan baik, memungkinkan praktik penyelundupan dan tindakan kriminal lainnya," kata dia. Untuk meminimalisasi aksi kejahatan di Perairan Kepri, aparat keamanan perlu dilengkapi dengan peralatan canggih karena pelaku kejahatan di laut saat ini sudah menggunakan peralatan canggih. Beberapa peralatan yang diperlukan, seperti kapal selam, penambahan kapal patrol dan penambahan personel.
Markas Komando
Kasal mengatakan untuk memperkecil ruang gerak pelaku kejahatan di Perairan Kepri, khususnya Batam, TNI AL telah membangun Dermaga Markas Komando Lanal Batam senilai 23 miliar rupiah. Dermaga tersebut akan digunakan untuk mempertahankan kedaulatan RI dan mengatasi tindakan kejahatan seperti praktik penyelundupan dan aksi kriminalitas lainnya.
Dengan adanya markas komando tersebut, diharapkan birokrasi lebih efi sien dan akan semakin banyak aparat TNI yang bertugas mengawasi Perairan Kepri. Dengan demikian, ruang gerak para pelaku kejahatan semakin sempit sehingga aksi-aksi kriminal bisa dihindari dan dicegah.
Secara terpisah, Ketua Institut Keamanan Keselamatan Maritim Indonesia (IK2MI), Laksdya TNI Y Didik Heru Purnomo, saat meluncurkan IK2MI, mengatakan 13 instansi yang berhubungan dengan pengelolaan keamanan dan keselamatan laut dinilai kurang efektif. Apalagi masing-masing instansi masih mengedepankan ego sektoral.
Sumber : Koran Jakarta -
Pengamat militer dari Universitas Muhammadiyah Malang, Muhadjir Effendi mengatakan anggaran pertahanan saat ini masih belum ideal, meski sudah ada kenaikan cukup signifikan.
"Anggaran pertahanan saat ini baru sekitar lima persen dari APBN. Paling tidak untuk mendekati ideal antara 8-10 persen, seperti anggaran untuk kesehatan 10 persen, dan pendidikan 20 persen," katanya di Malang, sehubungan adanya kenaikan anggaran pertahanan dalam APBN, Jumat.
Menurut dia, kebutuhan anggaran pertahanan paling tidak juga harus bisa memenuhi kebutuhan umum minimal, dimana kebutuhan untuk peningkatan kesejahteraan prajurit dan memodernisasi alutsista bisa seimbang.
Ia mengatakan kenaikan anggaran pertahanan dari Rp64 triliun menjadi Rp77 triliun pada tahun 2013, ada perkembangan positif dalam skema pembenahan dunia militer di Tanah Air.
Hanya saja, lanjut dia, kenaikan sebesar itu porsinya harus dibagi secara adil, artinya porsi untuk peningkatan kesejahteraan prajurit dan memodernisasi alutsista harus adil (proporsional).
"Kita memang dalam kondisi dilematis, sebab kondisi alutsista kita membutuhkan anggaran yang cukup besar sebagai alat pertahanan negara dan kesejahteraan prajurit juga harus menjadi perhatian, sebab tingkat kesejahteraan prajurit kita sekarang ini masih rendah," ujarnya.
Doktor yang mengupas masalah militer itu menyatakan, pengadaan alat persenjataan atau modernisasi alutsista yang sedang digiatkan pemerintah itu akan menjadi sia-sia jika tidak dibarengi dengan tradisi tempur dan itu tidak bisa dibangun dalam kurun waktu 5-10 tahun saja.
Sebab, lanjutnya, jika tradisi tempur ini tidak segera dibangun, secanggih dan se-modern apapun peralatan alutsista atau persenjataan, nantinya justru akan menjadi barang rongsokan karena prajuritnya tidak terbiasa menggunakannya.
"Kalau negara kita ingin disegani dan ditakuti negara lain, maka mau tidak mau modernisasi alutsista dan sistem persenjataan kita juga harus ditingkatkan, disamping tetap memperhatikan kesejahteraan prajurit untuk mendukung kekuatan militer di Tanah Air," tegasnya.
Sumber : Jurnas -
Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Dorodjatun Kunttjoro-Jakti, mengatakan, mencuatnya permasalahan-permasalahan klaim wilayah laut dan pulau-pulau kecil di sepanjang pantai Samudra Pasifik, mulai dari Laut China Selatan sampai dengan Kepulauan Sakhlin di utara, membuat Indonesia arus siap akan terseret di dalam konflik-konflik tersebut.
Menurutnya, potensi konflik ini makin membesar dengan ditetapkannya strategi pertahanan “Second Island Chain” oleh China dan dilaksanakannya pembangunan basis militer AS di Darwin, berbarengan dengan dialihkannya kekuatan militer Australia ke wilayah utara dan barat Australia.
Hal itu disampaikan Dorodjatun dalam Orasi Ilmiah “Memposisikan Masalah Jangka Sangat-Panjang dari Pertahanan dan Keamanan Wilayah Maritim” pada acara Wisuda Pascasarjana Universitas Pertahanan Indonesia di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Jumat (7/9).
Menurut Dorodjatun, jika dibandingkan potensi konflik di wilayah Asia Pasifik tersebut, rencana Minimum Essential Forces (MEF) atau kekuatan pokok minimum 2024 dari Indonesia sungguh-sungguh sangat minimal.
Oleh karena itu, harus lebih diperhatikan agar yang sudah minimal ini dilaksanakan dengan konsisten, dan sesuai dengan sifat pertahanan dari sebuah wilayah kepulauan yang demikian luas, yang mudah terancam dari segenap penjuru.
Dikatakannya, politik luar negeri Indonesia yang “bebas dan aktif” tidak dijamin akan dihormati oleh negara-negara besar di kedua samudra, apabila terjadi konflik di antara mereka.
Generasi setelah Pemilu 2014 Indonesia harus terus memikirkan hal ini, sambil terus melakukan upaya pembangunan kapasitas pertahanan yang kredibel ke masa depan yang jauh.
Dorodjatun juga mengatakan, masalah pertahanan setiap negara pada dasarnya dan dilihat secara sederhana demi analisa merupakan persiapan “Response Time” apabila berhadapan dengan ancaman, gangguan, bahaya yang datang dari luar yang bersumber pada “domain” yang mana pun.
Tentu Response Time ini sangat kuat terkait kepada “Size of territory”. Hal ini merupakan sumber masalah besar yang sulit bagi sebuah negara seluas Indonesia, dengan penduduk sejumlah nomor empat di dunia sampai sekitar tahun 20140 yang akan datang.
Menurut Dorodjatun, Indonesia juga harus memperhatikan keperluan membangun militer yang berkemampuan bertugas MOOTWA (Military Operations Other Than War), baik dilingkungan Indonesia sendiri maupun di ASEAN sampai dengan bertugas sebagai Pasukan Perdamaian PBB. (jurnas) -
Penjualan pulau di Indonesia terjadi lagi. Kali ini melalui sebuah situs yang mengkhususkan pada penjualan pulau, Dua pulau itu adalah Pulau Gambar Laut Jawa yang ditawarkan seharga Rp 6,8 M. Dan Pulau Nanggu, Lombok, seharga Rp 9,9M. Hal tersebut terungkap sejak Rabu (05/09) pagi kemarin.
Pada hari bersamaan, di Jakarta. Professor.DR. Wan Usman MA, Ketua Penelitian “Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terdepan: Berhala, Nipah dan Marore dari Perspektif Pertahanan negara”, memaparkan laporan terakhirnya di kalangan terbatas. Seperti para Purnawirawan Perwira Tinggi TNI serta institusi terkait. Serta kementerian perikanan dan kelautan, kementerian politik hokum dan keamanan, serta instansi terkait lainnya.
Demi tetap terjaganya kedaulatan wilayah Indonesia khusus pulau terluar Indonesia, dan tiga pulau tersebut diatas. Prof Usman menyarankan: perlu koordinasi antar Institusi TNI (AD, AL, dan AU) dengan Badan Intelijen Sipil atau militer milik negara, perhubungan laut, bea cukai, untuk menangkal penyelundupan, pencurian ikan, atau pengerukan pasir, hingga menduduki atau menguasai pulau milik Indonesia.
Selain pos penjagaan yang sudah ada, peralatan yang sudah ada bisa dioptimalkan penggunaannya. Atau bahkan ditambah. Seperti kapal selam, kapal perusak, atau pun kapal cepat. Patroli pesawat atau helicopter bisa ditambah frekuensinya. Rotasi pasukan penjaga lebih dipersingkat. Atau bisa menambah menara komunikasi, apakah itu radio komunikasi, menara BTS. Atau penambahan radar. Sehingga keberadaan pulau-pulau terluar ini tetap aman dan terjaga
Sumber : Angkasa -
Batalyon Marinir di Batam, Provinsi Kepulauan Riau diharapkan sudah berdiri pada 2014, kata Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono.
Marnini TNI AL
"Pembentukan Marinir di Setokok, Batam masih dalam proses perencanaan. Kita sangat berharap sudah siap pada 2014," katanya saat meninjau Latihan Gabungan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) TNI di Ranai, Natuna, yang digelar Selasa hingga Jumat (4-7 September 2012).
Panglima mengatakan, TNI saat ini terus melakukan konsolidasi dengan Pemerintah Kota Batam, Provinsi Kepri dan BPN terkait pematangan lahan yang dialokasikan untuk markas Batalyon Marinir Setokok.
"Pematangan lahan dalam artian lahan yang dialokasikan untuk bangunannya telah resmi dihibahkan oleh pemerintah daerah kepada TNI. Selain itu, kita juga sedang menyiapkan proses penganggaran untuk pembangunan itu," ucapnya.
Menurut Panglima, keputusan memilih Setokok sebagai pangkalan Marinir karena posisinya dekat dengan Selat Singapura, Selat Philips dan Selat Malaka.
"Kita tidak ingin situasi damai di Selat Singapura dan Selat Malaka yang sudah kita lakukan dan tekan selama ini kembali berkembang seperti dulu, atau yang lebih buruk lagi," ucapnya.
Oleh karena itu, katanya, TNI perlu melakukan penambahan kekuatan untuk lebih mendekatkan pasukan pada daerah-daerah yang rawan.
"Memang selama ini kondisi di Selat Philips juga relatif aman dan stabil dengan dijaga oleh pasukan yang telah ada di wilayah tersebut serta pasukan dari Jakarta yang ditugaskan di sana. Dengan adanya penambahan pasukan melalui batalyon yang akan dibangun, maka tidak ada lagi penambahan pasukan dari Jawa," tuturnya.
Panglima berharap dengan pendirian Batalyon Marinir di Batam akan memberi reaksi yang lebih cepat, lebih responsif terhadap ancaman stabilitas keamanan di perbatasan.
"Terpenting adalah mempercepat reaksi penangkalan terhadap para perompak yang ingin melakukan kegiatan di sana," katanya. (RDT/H-KWR)
Sumber : Antara -
"Itu adalah kedaulatan kita.”
Menteri Pertahanan Australia, Stephen Smith, menegaskan kembali posisi Australia yang menghormati kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia termasuk Papua dan Papua Barat.
“Kami menyambut baik komitmen Presiden Yudhoyono untuk memperbaiki standar kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat melalui investasi ekonomi. Kami juga menyambut baik indikasi Presiden Yudhoyono bahwa dugaan itu akan diinvestigasi,” kata Smith dalam jumpa pers di Kementerian Pertahanan, Rabu (5/9), setelah melakukan kesepakatan perjanjian kerjasama pertahanan Indonesia dan Australia.
Dalam kesempatan itu, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyatakan apresiasinya terhadap Australia yang menghormati integritas dan kesatuan teritorial Indonesia, seperti yang tercantum dalam perjanjian bilateral keamanan dan pertahanan Lombok Treaty yang ditandatangani Indonesia dan Australia pada 2006.
“Negara-negara tetangga kita menghormati kedaulatan kita di Papua dan Papua Barat. Itu adalah kedaulatan kita,” ujar Purnomo.
Jakarta disebutnya tidak mengirimkan pasukan militer tambahan untuk beroperasi di Papua dan Papua Barat untuk menangani gerakan separatisme.
“Pasukan yang beroperasi di Papua adalah pasukan lokal. Kalau pun kami mengirimkan pasukan ke sana, mereka adalah pasukan khusus untuk menjaga daerah perbatasan dan itu sesuai dengan peraturan kami,” katanya.
Untuk penanganan masalah gerakan separatisme, Purnomo menyebut diserahkan kepada polisi. Karena masalah gangguan keamanan dan separatisme adalah masalah kriminal dan penanganannya diatur dalam undang-undang pidana.
“Situasi di Papua adalah situasi sipil, bukan situasi militer,” katanya.
Terkait dengan penembakan tokoh gerakan separatisme Papua, Mako Tabuni, yang berdasarkan investigasi media Australia dilakukan pasukan khusus polisi anti terorisme Densus 88, Purnomo mengatakan hal itu tidak ada kaitannya dengan hak asasi manusia karena apa yang dilakukan Mako adalah tindakan kriminal, termasuk sejumlah insiden penembakan yang menewaskan warga sipil dan seorang warga negara Jerman di Papua.
“Hal itu terjadi di wilayah yurisdiksi Indonesia dengan aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia,” kata Purnomo.
Sumber : Berita Satu -
Penambahan sejumlah alat utama sistem senjata (alutsista) kapal kawal cepat rudal (KCR) Klewang-625 belum berdampak signifikan bagi perimbangan kekuatan pertahanan Indonesia di kawasan.
KRI Klewang-625 Saat di Lounching
Indonesia dinilai perlu untuk menambah armada laut baru guna memperkuat pertahanan di wilayah perairan. Pengamat militer dari Universitas Indonesia Connie Rahakundini Bakrie mengatakan, kemampuan TNI masih jauh untuk mampu menjaga kedaulatan dan kekayaan bangsa Indonesia. Anggaran yang ada sekarang belum sanggup membangun kekuatan TNI hingga mampu menjaga seluruh wilayah garis pantai.
“Jepang yang luas wilayah lautnya segitu saja, anggaran USD10 miliar belum cukup. Jadi memang banyak sekali pekerjaan rumah kita,” ujar dia di Jakarta kemarin. Menyangkut kekuatan angkatan laut ini, Connie membandingkan dengan India yang sekarang menduduki peringkat kelima sebagai negara dengan angkatan laut terkuat di dunia.
“Padahal,luas laut Indonesia itu delapan kali luas laut India.Artinya secara matematis, (kekuatan) kita harus delapan kali dari India,”jelasnya. Jangan dibandingkan dengan Amerika Serikat yang sekarang ini pangkalan-pangkalan militernya mulai mengepung Indonesia. Menurut dia, AS mampu menggerakkan enam carrier (kapal induk) dan 60 kapal korvet.
Tiap carrier mampu mengangkut 6.000 personel dan 2.800 airmen (penerbang). “Itu bisa bergerak dengan cepat. Jadi kalau bicara keseimbangan kawasan, seharusnya kita bisa meng-counter itu semua,”sebut Connie. Alumni APCSS (Asia Pacific Center for Security Studies) Honolulu, Hawaii ini meneruskan, Indonesia perlu untuk menambah dua armada baru. Sekarang ini armada yang dimiliki TNI AngkatanLautbaru dua, yakni armada kawasan barat (armabar) dengan markasnya di Jakarta dan armada kawasan timur (armatim) di Surabaya.Armada Kapal Perang TNI AL
“ Perlu membuat armada Pasifik dan Indian Ocean, karena konstelasi politik sekarang memanas,”tuturnya. Sementara itu, pemerintah telah merencanakan untuk merombak armada lautnya dengan menambah satu lagi armada sehingga nantinya terdapat tiga armada.Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Untung Suropati mengungkapkan, nantinya akan ada armada laut wilayah tengah.
Sekarang ini baru ada wilayah barat dan timur. Proses untuk merealisasikan rencana tersebut sudah mulai berjalan. Pembangunan armada baru ini tidak akan menambah gemuk jumlah prajurit, karena personel yang ditugaskan hanya pemindahan dari tempat tugasnya yang lama.
Sumber : Sindo -
Polri menangkap Dani Kogoya yang diduga salah satu tokoh Organisasi Papua Merdeka (OPM) di salah satu hotel di Jayapura, Papua, Minggu (2/9). Karena melawan, penyidik menembak kaki Dani. Dalam penangkapan tersebut, aparat menemukan dua senjata api jenis double loop dari kamar Dani.
Dani diduga sebagai pelaku penembakan anggota TNI di kawasan Nafri, Jayapura. "Standar yang sudah dilakukan tim dalam menangkap pelaku kejahatan apabila diperkirakan membahayakan petugas dan masyarakat, maka dilakukan diskresi," kata Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Sutarman, seusai rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Jakarta, Senin (3/9).
Saat ini, kasus Dani masih ditangani Polda Jayapura untuk dilakukan pengembangan penyidikan. "Kita tidak melihat itu OPM atau tidak, tetapi itu pelaku kejahatan yang membunuh, menembak anggota TNI. Saya tidak kaitkan dengan pelaku apa pun karena saya dari aspek penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku tindak kriminal yang terjadi, melakukan penembakan dan pembunuhan terhadap masyarakat yang tidak berdosa, baik masyarakat umum maupun TNI," jelas Sutarman menutup pembicaraan.
Sumber : Koran Jakarta -
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton dan Menlu RI Marty Natalegawa mempunyai satu suara untuk menekankan segera dilakukannya penyelesaian terhadap konflik Laut China Selatan di kawasan regional Asia Tenggara.
"Negara-negara yang bersengketa harus bekerja sama untuk memecahkan masalah Laut China Selatan tanpa intimidasi.... Amerika Serikat mendukung enam prinsip Laut China Selatan dan masalah tersebut harus diselesaikan berdasarkan Hukum Internasional dan Hukum Laut," kata Menlu Hillary Clinton dalam jumpa pers di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Senin.
Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa (kanan) dan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton (kiri) Membahas Penyelesaian Konflik Laut China Selatan (sumber gambar viva news)
Dalam kunjungan keduanya ke Indonesia, Hillary menekankan perlunya pelaksanaan Code of Conduct Laut China Selatan dan memperingatkan agar jangan sampai ada pihak-pihak yang berusaha untuk meningkatkan ketegangan di kawasan tersebut dengan mengintimidasi dan mengklaim wilayah secara sepihak.
Hal senada juga diungkapkan oleh Menlu Marty Natalegawa ketika menerima kunjungan Menlu AS Hillary Clinton.
"Mengenai Laut China Selatan, kami berpandangan bahwa kedua negara tetap memiliki pandangan yang serupa bahwa sengketa wilayah antar pihak-pihak terkait perlu diselesaikan secara damai dan melalui jalur diplomatik, berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional dan hukum laut," kata Menlu Marty Natalegawa.
Menurut Marty, Indonesia dan AS menyadari pentingnya memelihara perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia dan Pasifik sehingga dapat memelihara kesejahteraan dan kemajuan di kawasan.
Hillary dan Marty melanjutkan pembahasan sejumlah masalah dalam jamuan makan malah yang diadakan setelah jumpa pers di Kemenlu.
Hillary dijadwalkan akan melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Selasa pagi.
Sumber : Antara -
Kepolisian Sektor Sebatik Barat Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur, berencana melakukan razia terhadap warga yang datang dari Malaysia di Pulau Sebatik, Rabu (5/9). Lazimnya razia, tidak diberitahu terlebih dahulu kepada masyarakat namun kali ini tidak begitu.
Seorang Warga Negara Indonesia menunjukkan kartu Pas Lintas Batas yang digunakan sebagai izin masuk ke Tawau Malaysia di dermaga penyeberangan di desa Aji Kuning, Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur, Selasa (19/4). Perjalanan dari Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan menuju Tawau, Malaysia hanya ditempuh sekitar 15 menit dengan menggunakan speedboat.
Sekaitan aksi teroris dengan sasaran anggota kepolisian, maka Polsek Sebatik Barat akan menggelar razia pendatang dari Malaysia yang akan pulang kampung melalui Pulau Sebatik, kata Kapolsek Sebatik Barat, Iptu Djoko Purwanto, Senin.
Rencananya, razia tersebut akan dilakukan di Bambangan, yang selama ini menjadi jalur keluar masuknya warga negara Indonesia maupun warga negara lainnya yang akan ke wilayah lainnya di Indonesia melalui Pelabuhan Tunon Taka Nunukan, jelasnya.
"Kami akan gelar razia bagi warga dari dan ke Malaysia hari Rabu nanti (5/9) sekaitan maraknya teror kepada anggota kepolisian saat ini," kata Kapolsek Sebatik Barat ini.
Kebetulan, kata dia, pada hari itu juga KM Tidar akan merapat di Pelabuhan Nunukan dengan tujuan pelayaran Pelabuhan Balikpapan, Parepare, Makassar dan Larantuka Nusa Tenggara Timur (NTT).
Selain itu, pada hari itu juga (malam Kamis) KM Thalia dengan tujuan Pelabuhan Nusantara Parepare Sulawesi Selatan akan berangkat.
Razia yang akan dilakukan itu, sebagai antisipasi keluar masuknya jaringan teroris melalui Malaysia yang akan masuk ke Indonesia. Dengan memeriksa semua barang bawaan dan orang-orangnya, sebutnya.
"Kita nantinya akan memeriksa semua barang bawaan baik yang datang dari dan mau ke Malaysia yang melalui Bambangan Pulau Sebatik," ujar dia lagi.
Menurutnya, teroris sekarang ini semakin cerdas dengan memanfaatkan kelengahan aparat maupun petugas pelabuhan yaitu masuk dan naik kapal pada saat waktu sudah mepet.
"Teroris sekarang modusnya operasinya lain lagi yaitu memanfaatkan kelengahan aparat dan petugas pelabuhan. Mereka naik kapal pada saat kapal akan berangkat sehingga luput dari pemeriksaan," katanya.
Sumber : Antara -
Aparat diminta memperketat pengawasan di wilayah perbatasan, terutama di Kalimantan dan Sulawesi untuk memutus mata rantai jaringan teroris internasional masuk ke Indonesia. "Contohnya di wilayah perbatasan di Pulau Sebatik, Sangihe Talaud, dan wilayah perbatasan lainnya. Kalau tidak dilakukan penjagaan secara ketat, jangankan senjata api, pelaku dari jaringan teroris internasional dapat masuk dengan bebas ke Indonesia," kata pengamat terorisme, Al Chaidar kepada Koran Jakarta, Minggu (2/9).
Jaringan teroris internasional itu tidak hanya menyuplai senjata api untuk kepentingan teror, tetapi juga melatih dan turut meneror subjek dan objek penting di Indonesia. "Saya menduga senjata yang digunakan itu adalah hasil rampasan yang dilakukan pejuang Moro di Filipina," kata Chaidar.
Sementara itu kepolisian menyelidiki senjata yang digunakan Farhan dan Muchsin, tersangka teroris, dalam baku tembak dengan Densus 88 Antiteror di Jalan Veteran, Tipes, Kecamatan Serengan, Kota Solo, Jumat (31/8) . Dari alat bukti yang disita aparat, senjata yang digunakan adalah pistol Pietro Beretta buatan Italia yang bertuliskan Property Philipines National Police di sebelahnya.
"Sekarang masih disidik dan dikembangkan. Kepolisian hingga kini masih mengumpulkan data untuk menemukan asal senjata itu," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat, Inspektur Jenderal Anang Iskandar, di Jakarta, Minggu (2/9). Anang menjelaskan salah satu tersangka yang ditangkap dalam keadaan hidup di Karang Anyar, Bayu, sudah diperiksa di Jakarta.
Dua rekannya, Farhan dan Muchsin, tewas dalam baku tembak dengan Detasemen Khusus Antiteror 88. Sementara itu, seorang anggota Densus 88, Bripda Suherman, juga tewas karena tertembak di bagian perut. Kepolisian, hingga kini, berkesimpulan tiga terduga teroris yang berusia sekitar 19 tahun itu merupakan rekrutan baru.
Akan tetapi, ketiganya masih memiliki kaitan dengan jaringan teroris lama. Polisi berhasil menyita beberapa barang bukti dalam penangkapan tiga tersangka teroris itu, yaitu sebuah pistol Pietro Beretta buatan Italia, tiga magasin, 43 butir peluru kaliber 9 mm merek Luger, dan 9 holopoint CBC 9 mm.
Polisi menangkap ketiga teroris karena diduga berperan dalam penyerangan tiga pos polisi di Solo, yaitu Pos Pengamanan Mudik di Gemblekan pada 17 Agustus 2012, Pos Pengamanan Mudik di Gladak pada 18 Agustus 2012, dan Pos Polisi di Singosaren pada 31 Agustus 2012.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan terduga teroris, Bayu, bukanlah otak dari aksi teror yang terjadi di Pos Pengamanan dan Pos Polisi di Solo. Ia hanya berperan membeli pelat nomor palsu untuk kendaraan bermotor roda dua yang digunakan dalam melakukan aksi teror tersebut.
Sumber : Koran Jakarta -
Pemerintah dinilai tidak serius membentuk Badan Keamanan Laut atau Indonesia Sea and Coast Guard sebab peraturan pemerintah (PP) terkait lembaga tersebut belum turun hingga saat ini. Padahal sesuai dengan amanat undang-undang (UU), lembaga itu seharusnya sudah terbentuk tahun 2011.
"Hingga saat ini, kita masih melakukan koordinasi dengan para stake holder sekaligus masih melakukan beberapa formulasi baru terkait pembentukan lembaga Badan Keamanan Laut sembari menunggu PP-nya," kata Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla), Laksdya TNI Bambang Suwarto, di Batam, Jumat (31/8).
Menurut Bambang, PP tentang Badan Keamanan Laut sampai saat ini masih dibahas dan diharmonisasi agar bisa diterima oleh seluruh pemangku kepentingan yang terdiri dari 12 instansi terkait. Itu penting karena selama ini ke-12 instansi tersebut merasa memiliki hak menjaga keamanan laut nasional.
Untuk itu, Badan Keamanan Laut yang nantinya terbentuk langsung di bawah naungan Presiden dan secara langsung akan dikoordinasikan oleh Menko Polhukam dengan memiliki beberapa tugas.
Sumber : Koran Jakarta -
Kunjungan Menlu AS Hillary Clinton awal September 2012 ini ke Jakarta sangat diyakini membawa upaya pre emptive diplomasi AS sehubungan dengan gerak langkah Cina dari sisi militer dan diplomasi yang sangat mengkhawatirkan posisi AS. Hillary memulai kunjungannya tanggal 30 Agustus 2012 dari Cook Island, Timor Leste, Indonesia, Brunai, Cina dan Rusia selama 11 hari. Di Vladivostok Rusia Clinton mewakili Presiden Obama dalam Konferensi Tingkat Tinggi APEC pekan pertama September 2012. Entah ada kaitannya atau tidak sebelumnya tanggal 10 Agustus 2012 Menlu Cina Yang Jiechi sudah lebih dulu berkunjung ke Jakarta, tentu juga melakukan diplomasi pre emptive dan menjanjikan kepada seorang gadis manis bernama Indonesia.
Armada Kapal Perang RI pulang dari Latgab
Posisi Indonesia sangat jelas, tidak memiliki konflik dengan kawasan Laut Cina Selatan (LCS) tetapi kawasan ini bersinggungan dengan halaman depan rumah kita dan sekaligus menjadi jalan raya transportasi strategis dari dan ke Asia Timur. Klaim Cina atas seluruh pulau dan perairan LCS membenturkan dirinya pada sejumlah negara ASEAN yang sama-sama mengaku menjadi pemiliknya. Lalu kenapa AS menjadi sibuk dan ikut masuk pada wilayah benturan itu, padahal tak ada kaitannya dengan teritori dia.
Sibuknya AS “mengurus” Cina di LCS tidak sekedar berkaitan dengan konflik teritori. AS sejatinya haus dengan sumber daya energi tak terbarukan yang bernama minyak bumi dan gas walau testimoninya selalu mengaku hendak membendung pengaruh Cina. Bersamaan dengan itu sifat jagoannya muncul manakala Cina menargetkan bahwa pada tahun 2020 nanti militernya mulai berada dalam kriteria kekuatan regional yang disegani. AS tentu tak ingin kehilangan hegemoninya sebagai pemimpin klasemen liga kekuatan militer di Asia Pasifik dan dunia yang mampu memayungi Jepang dan Korsel.
Perkembangan terkini situasi dan kondisi maju ekonomi regional di masing-masing negara tentu tidak bisa dihindarkan. Kemajuan ekonomi Cina merupakan efek kejut dari pola sebuah negara raksasa non demokrasi yang diprediksi akan menjadi kekuatan ekonomi nomor satu di dunia beberapa tahun ke depan. Sejalan dengan itu Cina juga membangun kekuatan militernya secara terpadu menuju militer pre emptive di kawasan Asia Pasifik. Prediksi kekuatan ekonomi dan militer Cina yang bakalan tak terbendung ini memberikan reaksi paranoid di mata AS sehingga ada kesan kepanikan psikologi militer. Lalu memindahkan kekuatan armada Mediteranean dan marinir ke Asia Pasifik sembari berupaya memperbanyak sekutu.
Merapatnya kekuatan militer besar di kawasan LCS dimana teritori Indonesia sebagai garis pantai terbesar dari arah selatan mengharuskan AS melakukan lobi intensif dan sedikit menekan kepada Indonesia. Jika terjadi konflik militer skala besar garis pantai dan teritori udara RI akan menjadi akses militer AS untuk memukul Cina dari arah selatan. Sementara dari arah timur diprediksi armada VII AS berkonsentrasi menjaga Taiwan, Korsel dan Jepang. Artinya AS memang butuh sekutu tambahan sebagai pemilik teritori paling depan. Indonesia adalah pilihan satu-satunya dalam upaya mengurung Cina di LCS sehingga ini akan menutup akses militer dan ekonomi Cina ke selat Malaka, selat Sunda dan selat Lombok.
Vietnam, Malaysia, Brunai, Filipina jelas berkonflik dengan Cina dan jika Indonesia berhasil masuk “aliansi” bersama AS dan Australia tentu sistem keroyokan yang dikenal sebagai pakemnya AS dalam menghajar lawannya menjadi sempurna dari sisi strategi militer. Dari sisi kekuatan militer dan cakupan wilayah tempur, gabungan militer AS, Australia, Singapura, Malaysia, Vietnam, Brunai dan Filipina diyakini mampu bersaing dengan Cina. Masalahnya adalah kedekatan Indonesia dan Cina yang terus dipupuk lewat kerjasama ekonomi dan pertahanan akan menjadi goncangan tersendiri karena posisi teritori dan pengaruhnya yang kuat di ASEAN bisa mementahkan semua prediksi dan asumsi yang dibangun AS.
Pendaratan pasukan marinir di Natuna
Diplomat Indonesia di Kemenlu dan intelijen militer tentu sudah paham dengan lagu dan langgam yang diperdengarkan AS. Kecerdasan diplomasi RI sudah teruji untuk memberikan argumen berwajah perspektif dengan menawarkan logika bersahabat pada semua negara. Tidak ingin memiliki musuh dan selalu berupaya mendekatkan kedua posisi yang berseberangan itu setidaknya akan memberikan ruang untuk mendinginkan temperatur. Di mata AS upaya mendekati RI dengan membawa hibah berbayar 24 F16 batch 1 dan 10 F16 batch 2, lampu hijau pembelian 8 heli Apache dan rudal serang darat jarak jauh Maverick serta latihan militer bersama merupakan pintu masuk yang bergizi. Namun pemaksaan terhadap sebuah keinginan berdasarkan logika pergaulan yang disandang sekalipun membawa “kado” tidaklah pantas dikedepankan secara tersurat.
RI ingin semua persoalan sengketa berbaju apa pun sangat terhormat dijalankan melalui jalur diplomasi dan perundingan. Dan RI sudah melakukan itu misalnya menjadi arsitek perdamaian di Kamboja dan Filipina Selatan. Nah kalau jalur ini yang dilalui pertanyaannya adalah atas dasar apa AS ikut-ikutan berunding karena dia tidak berkonflik dengan teritori Cina yang dipersengketakan. Maka logika kita akan semakin jelas bahwa sejatinya AS ingin mendapat jatah sumber daya fosil di dasar LCS disamping agar hegemoni militernya di Asia Pasifik tetap bersinggasana. Dalam upaya menjaga hegemoni itu tentu dia tak ingin sendirian menanggung beban militer membendung pengaruh Cina. Dan salah satu upayanya tentu dengan merangkul RI agar ikut serta dalam pengaruhnya untuk kesetiakawanan.
Pesan untuk AS, bermain cantiklah terhadap republik ini karena atmosfer takdir tidak lagi mengharuskan pemaksaan kehendak dan merasa benar sendiri. Asia Pasifik adalah masa depan dunia. Cina bersama Jepang, Korsel, Taiwan dan Singapura sudah memberikan panduannya. Indonesia pun sudah diperhitungkan dunia dengan kekuatan ekonomi terbesar ke 16 di dunia dan terbesar di ASEAN. Pergaulan kawasan yang dibangun dengan semangat saling menghormati dan tak merasa arogan adalah posisi strategis yang menjadikan ASEAN tetap bergema meski beberapa anggotanya berselisih dengan Cina. Indonesia berperan besar dalam menciptakan posisi ASEAN yang harmonis. Kita meyakini dengan peran RI yang selalu mengedepankan diplomasi rendah hati namun ulet bisa membawa negara ASEAN yang bersengketa dengan Cina ke meja perundingan.
Batalyon Scorpion dalam sebuah Latgab TNI
Seandainya Cina mau berunding dengan ASEAN tentang masa depan LCS dan menemukan kata kuncinya, kondisi ini tentu akan memukul wajah AS sekaligus akan menjadikan Cina terhormat di mata ASEAN. Bukankah kemajuan ekonomi Cina dan ASEAN yang sudah didapat selama ini akan menjadi kesia-siaan jika terjadi konflik militer berskala besar. Tentu pemikir strategis di masing-masing negara yang bersengketa tidak ingin masuk di wilayah itu. Jadi ingat ketika upaya RI merukunkan faksi-faksi yang bertikai di Kamboja dengan melakukan Jakarta Informal Meeting (JIM) November 1988. Begitu alotnya mempersatukan ego keras masing-masing di Kamboja dan rasanya mustahil berdamai. Kubu Hun Sen didukung Vietnam dan Uni Sovyet sementara Heng Samrin didukung Cina. Namun dengan kepiawaian diplomasi Menlu RI Ali Alatas kekerasan kedua kubu mencair dan akhirnya berdamai di Paris setahun kemudian.
Dengan contoh itu dalam lingkup yang lebih luas RI bisa melakukan langkah inisiatif untuk merundingkan kawasan LCS. Cina juga diharap tak kaku dengan langkah perundingan karena Indonesia sejatinya ingin kawasan regional ini menjadi kawasan yang sejuk dan damai. Tetapi kalau kekakuan Cina terus dipanggungkan maka ketika militer RI mulai bertaring tahun 2020 tak salah jua jika negeri ini merapat ke AS demi solidaritas ASEAN dan penyeimbang kawasan.
Sumber : Analisis Alutsista
Tampilkan postingan dengan label Kedaulatan Bangsa. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kedaulatan Bangsa. Tampilkan semua postingan
Langganan:
Postingan (Atom)
