Pengadaan Alutsista diperioritaskan Produk Dalam Negeri

residen meminta jajaran Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) memprioritaskan produk alat utama sistem persenjataan (alutsista) dari dalam negeri. Namun Presiden juga meminta produk alutsista yang dihasilkan tersebut harus berkelas dunia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan hal ini dalam keterangan pers seusai rapat koordinasi membahas pembangunan di sektor pertahanan di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (9/8) sore. "Kalau tidak bisa diproduksi di dalam negeri, baru kita beli dari negara lain dan itupun masih dalam kerangka kerja sama seperti alih teknologi dan produksi bersama, riset dan pembangunan secara bersama," kata Presiden SBY. Menurut Presiden, sejauh ini produk alutsista dalam negeri tidak kalah mutunya dengan industri pertahanan negara lain. Dalam mengembangkan industri pertahanan, Presiden meminta dipertimbangkan aspek ekonomi dan bisnis. "Sehingga tidak terjadi karena hanya mengejar produksi tanpa memperhatikan sisi ekonomi dan bisnisnya lantas mengalami masalah. Belajar dari pengalaman masa lalu, kita pastikan semuanya dipertimbangkan dengan seksama," Presiden mengingatkan. Insutri pertahanan akan berkembang manakala Indonesia membeli barang yang dihasilkan oleh industri dalam negeri. "Jangan sampai kita memproduksi perlengkapan militer dan alutsista, kemudian TNI dan Polri kita membeli dari negara sahabat padahal sama atau barangkali lebih bagus produksi kita," SBY menambahkan. Dalam rakor tadi, pemerintah juga memberi perhatian khusus terhadap masalah penelitian dan pengembangan industri pertahanan. Sebagai contoh, saat ini tengah dilakukan penelitian dan pengembangan untuk kendaraan tempur dan kendaraan taktis. "Harapan saya bisa diproduksi di dalam negeri sehingga bisa lebih efisien dan bisa mendesain kendaraan tempur dan kendaran taktis yang sesuai dengan geografi, sifat ancaman, dan kekhasan Indonesia," ujar Presiden SBY. Pada kesempatan ini Presiden juga menjelaskan bahwa pemerintah tengah merancang udang-undang untuk kekuatan non militer yang bisasanya dipergunakan untuk mobilisasi dan konsep tentara cadangan. "Dengan demikian dalam keadaan damai kita cukup memiliki yang disebut dengan minimum essentials force. Tetapi dalam keadaan perang bisa dengan cepat dibesarkan dengan cara mobilisasi," Kepala Negara menjelaskan. "Konsep bela negara inilah yang ingin kita hadirkan, dengan demikian sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar 1945, harus siap untuk membela negaranya," ujar Presiden SBY. Sebelumnya, Presiden menjelaskan bahwa Indonesia terus memutahirkan kebijakan dan strategi pertahanan. Pemutakhiran ini disesuaikan dengan perkembangan geopolitik dan perkiraan lingkungan strategis. Kebijakan tersebut nantinya akan diturunkan ke dalam doktrin militer, rencana kampanye, rencana operasi, dan rencana kontigensi. "Nantinya juga akan diwujudkan dalam latihan-latihan gabungan bersekala besar," kata Presiden. Dalam memberikan keterangan pers, Presiden SBY didampingi Wapres Boediono, Menhan Purnomo Yusgiantoro, dan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono. Sumber : PresidenRI