MBT Leopard 2A6, Pemerintah dan DPR saling Ngotot

VIVAnews – Pemerintah dan DPR terlibat perang opini
terkait perlu tidaknya membeli tank Leopard bekas yang
diobral murah Belanda. Bagi Kementerian Pertahanan, ini
kesempatan, mumpung Negeri Kincir Angin sedang terpaksa
mengurangi alat utama sistem pertahanan (alutsista) gara-
gara hantaman krisis Eropa. Sebaliknya, DPR beranggapan,
kendaraan tempur kategori Main Battle Tank itu tak cocok
digunakan di tanah air.
Menjawab keberatan DPR, Kepala Staf Angkatan Darat
Jenderal Pramono Edhie Wibowo bersikukuh, Leopard cocok
digunakan untuk kawasan Asia Tenggara, termasuk
Indonesia. Apalagi negara tetangga, seperti Malaysia,
Singapura, dan Kamboja sudah punya tank bikinan Jerman
yang masuk lima besar termodern di dunia itu.
"Mereka tinggal di kawasan yang sama dengan kita.
Kebetulan kita di pulau tapi kawasan daratannya sama
hutannya sama. Apakah jalan-jalan kita tidak lebih baik dari
mereka," kata Pramono Edhie di Mabes TNI, Jakarta, Rabu 18
Januari 2012.
Ia menambahkan, bukannya ujug-ujug pihaknya ingin
melengkapi alutsista dengan tank kelas berat itu. Penelitian
sudah dilakukan, pihak-pihak yang mumpuni pun sudah
memberi masukan. Permintaan Leopard pun sudah
diajukan Batalyon Kavaleri, sebagai pihak pengguna. "Saya
hukumnya wajib mencari. Jadi saya persilakan untuk melihat
tank berat yang ada dan untuk dipelajari. Jadi ada
urutannya," ujar Edhie."Jadi teknis saya tanyakan ke
pengguna, saya juga tidak lebih mahir dari kavaleri. Jadi
bicara masalah teknis mereka yang punya, kalau mereka
minta ya saya adakan.”
Soal mengapa tidak memakai buatan dalam negeri, Edhie
menjelaskan, saat ini Indonesia belum mampu membuat
tank jenis berat sekelas Leopard."Untuk tank berat kita
belum mampu," kata dia.
Dia menjelaskan, ada tiga jenis kualifikasi tank: ringan,
sedang, dan berat. Teknologi Indonesia saat ini baru
mencoba untuk membuat tank dengan kelas sedang.
Edhie lantas membeberkan kondisi tempur militer
Indonesia. Dari 11 Batalyon Kavaleri yang dimiliki Angkatan
Darat, 2 Batalyon terbaru memiliki tank dengan nama
Scorpion."Itu tank ringan dan itu semua produk tahun 1950-
an. Jadi kalau dilihat itu kita sudah jauh ketinggalan untuk
soal tank," ujarnya.
Saat ini, dia melanjutkan, Angkatan Darat bekerjasama
dengan PT Pindad meng-upgrade 13 tank AMF 13 agar bisa
mencapai taraf sedang. Edhie berharap, segera ada
peningkatan teknologi supaya bisa menyerap teknologi asing
untuk memproduksi tank dengan jenis berat.
Soal jadi tidaknya membeli Leopard, keputusan belum final.
Bagi Belanda, Leopard adalah salah satu divisi tank di
Belanda yang akan dihapuskan, namun keputusan ada di
tangan Indonesia. "Mereka punya cadangan sekitar 150
tank. Selanjutnya kita diberi kesempatan untuk melihat dan
memilih, menentukan harga," tandasnya. "Itu barangnya
sudah ada di gudang. Semakin cepat disetujui, pembelian
juga akan cepat ke Indonesia.
Jika terealisasi, dana USD280 juta akan ditukar dengan 100
unit tank Leopard. Pembelian G to G alias antar
pemerintah , untuk mempersempit ruang gerak percaloan.
Tak asal omong
Penjelasan pemerintah yang disebar media belum dianggap
memuaskan anggota dewan. Sebaliknya, Wakil Ketua Komisi
I, Tubagus Hasanuddin mengatakan, pihaknya tidak asal
menolak rencana pembelian tank Leopard bekas dari
Belanda. Penolakan yang dilakukan oleh DPR itu telah
didasari analisa yang obyektif.
"Saya dan teman-teman dengan sungguh-sungguh
mempelajari dengan seksama tentang keunggulan dan
kelemahan tank Leopard bekas yang akan dibeli TNI dengan
harga cukup mahal, dan kemudian menyatakan menolak
pembelian itu," ujar Tubagus dalam pesan singkat kepada
VIVAnews , Rabu 18 Januari 2012.
Dia menambahkan, sejauh ini Kementerian Pertahanan
sebagai mitra kerja Komisi I, belum pernah mengajukan
usulan pembahasan rencana pembelian tank tersebut. Juga
menjelaskan soal rencana pembelian 100 tank Leopard ,
yang terdiri dari 50 unit tipe 2A4 dan 50 unit tipe 2A6. "Tank
ini memang canggih, tapi cukup mahal," kata Tubagus.
Untuk tipe 2A4, kata dia, harganya 700.000 euro atau sekitar
Rp8 miliar per unit, sedangkan tipe 2A6 800.000 euro atau
sekitar Rp9,2 miliar per unit.
Bukan hanya menguras anggaran negara, Tubagus
mengatakan, kendaraan tempur itu tak cocok untuk medan
di Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan
bertanah gembur. Sebab bobot tank ini lebih dari 60 ton.
Cocoknya untuk pertempuran di gurun."Dan kurang taktis
untuk sistem pertahanan pulau-pulau seperti di Indonesia,"
ujar Tubagus.
Dia menambahkan, sebenarnya atas perintah presiden pada
tahun 2010, PT Pindad telah berhasil mengembangkan
model medium tank dengan bobot 23 ton. Tank ini dinilai
lebih cocok digunakan di Indonesia. "Itu sudah menjadi
prototipe, tinggal dikembangkan. Lebih ringan, lincah dan
murah karena diproduksi anak bangsa," katanya.
Bukannya menghalangi niat TNI untuk memiliki alutsista
canggih, DPR hanya ingin mengingatkan, belilah yang sesuai
kondisi dan tepat digunakan di Indonesia. "Kami setuju TNI
dilengkapi Alutsista yang canggih, tapi harus cocok dengan
doktrin pertahanan dan karakter geografis serta medan di
Indonesia," tuturnya.
Sebelum perang urat syaraf terjadi, DPR versus pemerintah,
sebelum rencana pembelian Leopard terungkap di dalam
negeri, ribut-ribut justru duluan terjadi di Negeri Belanda.
Seperti dimuat situs Radio Nederland Siaran Indonesia ,
pada 14 Desember 2012, Tweede Kamer menyetujui mosi
tidak percaya yang diajukan partai Kiri Hijau (GroenLinks ).
Alasannya, Belanda tidak ingin terlibat dalam pelanggaran
hak asasi manusia.
"Keputusan penolakan berkaitan erat dengan track record
Indonesia. Kita tahu mereka telah memporakporandakan
Aceh, Timor Timur. Baru-baru ini juga terjadi kerusuhan di
Papua," ujar Arjan El Fassed, pihak yang mengajukan mosi.
Menurut anggota parlemen dari GroenLinks itu, penjualan
tank kepada Indonesia berisiko besar terhadap pelanggaran
hak asasi manusia. Tank kemungkinan besar bisa
dipergunakan untuk menghabisi para demonstran.
Kekhawatiran parlemen Belanda ditanggapi Menteri
Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro. Kata dia, tuduhan itu
telat. "Pemerintah AS sudah mendeklarasikan kalau
Indonesia tak ada masalah dengan HAM. Tapi parlemen
Belanda bilang ada masalah, ini terlambat," kata Purnomo
Yusgiantoro. (sj)
© VIVAnew