DPR Ogah Merestui Leo

VIVAnews - Rencana pembelian tank
Leopard bekas dari Belanda belum juga
mendapat restu dari Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR). Tentangan tak hanya
datang dari anggota Komisi I, tapi juga
unsur pimpinan Dewan.
Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung
mengatakan, salah satu yang menjadi
pokok keberatan adalah soal harga.
Dana US$280 juta akan ditukar dengan
100 unit tank Leopard, dianggap
kelewat mahal.
"Kalau mau beli tank, simpel saja, kalau
harga terlalu mahal dibandingkan saja.
DPR bisa mengecek. TNI memang perlu
persenjataan yang lebih kuat, (tapi)
jangan sampai ditunggangi agar tidak
menimbulkan kecurigaan. Tawarkan ke
semua produsen," kata dia, Kamis 19
Januari 2012.
Politisi PDIP itu menduga, pemerintah
belum solid sehingga belum siap
memproduksi alat utama sistem
pertahanan (alutsista) di dalam negeri.
"Industri dalam negeri harus didorong,
kita harus malu dengan anak-anak
SMK. Harus ada political will , saya yakin
kita mampu. Tank bukan teknologi
canggih. Harus ada blue print, harus
ada keinginan politik," kata dia.
Perang urat syaraf pemerintah-DPR
tentang pembelian Leopard bekas asal
Belanda tak kunjung berakhir.
Kemarin, Kepala Staf Angkatan Darat
Jenderal Pramono Edhie Wibowo
menjawab soal kekhawatiran para
politisi.
Pertama, soal cocok tidaknya Leopard
digunakan di Indonesia. Jenderal Edhie
mengatakan, tank yang sama juga
digunakan di negara-negara tetangga,
Malaysia, Singapura, juga Kamboja.
"Mereka tinggal di kawasan yang sama
dengan kita. Kebetulan kita di pulau
tapi kawasan daratannya sama
hutannya sama. Apakah jalan-jalan kita
tidak lebih baik dari mereka," kata
Pramono Edhie di Mabes TNI, Jakarta,
Rabu 18 Januari 2012.
Kenapa tidak memakai buatan dalam
negeri? "Untuk tank berat (teknologi)
kita belum mampu," kata dia.
Soal harga, pihak pemerintah
berpendapat, ini justru kesempatan
mendapatkan alutsista murah.
Mumpung Belanda mengobral tank
mereka, sebagai langkah penghematan
gara-gara hantaman krisis Eropa. (umi)
viva news