DPR Jangan Jadi Mafia Alutsista

Jakarta - Kita merasa sedih dengan
alat tempur yang dimiliki Tentara
Nasional Indonesia. Untuk itulah kita
sepakat memperbaiki alat utama
sistem persenjataan yang dimiliki
angkatan perang kita. Kita sudah
menetapkan untuk menyediakan
anggaran Rp 150 triliun hingga tahun
2014 bagi pengadaan peralatan
tempur TNI.
Tentunya kita berharap bahwa
anggaran itu benar-benar
dipergunakan untuk pembelian
alutsista yang benar. Kita harus
menjaga agar jangan sampai
anggaran itu bocor dan akhirnya kita
tidak pernah membangun angkatan
perang yang bisa diandalkan untuk
menjaga keseluruhan tumpah darah
kita.
Kementerian Pertahanan dinilai
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
sebagai salah satu kementerian yang
"Bo-Bo", boros dan bocor. Untuk
itulah Presiden mencoba
memperbaiki sistem pengadaan
persenjataan TNI agar sampai
menjadi tempat terjadinya praktik
korupsi.
Pengadaan alutsista dilakukan oleh
komite yang melibatkan unsur
Kementerian Keuangan, Badan
Pengawas Keuangan dan
Pembangunan, serta Komite
Pemberantasan Korupsi. Tujuannya
jangan sampai pengadaan alutsista
hanya sekadar dilihat sebagai gula
yang manis dan semut-semut pun
berdatangan untuk menikmatinya.
Dewan Perwakilan Rakyat tentunya
diharapkan menjadi lembaga resmi
yang mengawasi agar jangan sampai
terjadi penyimpangan penggunaan
anggaran. Dengan tugas pengawasan
yang mereka miliki, DPR harus
menjaga agar setiap rupiah yang
dipergunakan sepenuhnya dipakai
untuk pembelian alutsista yang tepat.
Pertanyaannya, apakah DPR bisa
melakukan fungsi pengawasan secara
benar? Sejauh mana DPR tidak
tergoda untuk ikut menikmati
anggaran yang begitu besar, yang
dalam periode tiga tahun ke depan
mencapai Rp 150 triliun? Apalagi
partai-partai politik sedang
membutuhkan anggaran besar bagi
persiapan Pemilihan Umum 2004.
Potensi bagi tergodanya partai-partai
politik di DPR untuk
menyalahgunakan kewenangan
sangatlah besar. Bayangkan, satu
persen saja mengambil untung dari
Rp 150 triliun anggaran yang ada
sudah Rp 1,5 triliun. Padahal dalam
praktiknya selama ini, DPR bisa
mengambil sampai 20 persen seperti
yang terjadi dalam pembangunan
Wisma Atlet SEA Games XXVI.
Untuk mencegah jangan sampai DPR
tergoda memanfaatkan anggaran
pengadaan alutsista, maka DPR
sangat sampai masuk ke dalam
urusan teknis. DPR cukup duduk
bersama Kementerian Pertahanan
dan masing-masing Angkatan untuk
merumuskan postur TNI seperti apa
yang kita ingin bangun dan alutsista
seperti apa yang perlu diadakan.
Selanjutnya, DPR mengawasi saja
pelaksanaan teknis pengadaan yang
dilakukan Kementerian Pertahanan.
DPR tidak perlu sampai mengurusi
jenis alutsista yang perlu kita beli.
Apalagi ikut-ikut menentukan
darimana alutsista itu harus
didatangkan.
Kalau dinilai ada potensi
penyimpangan yang terjadi dengan
postur TNI yang ingin kita bangun,
DPR tinggal memperingatkan
Kementerian Pertahanan. Tugas
utama yang harus dilakukan DPR
adalah bagaimana membuat
anggaran Rp 150 triliun tidak ada
yang bocor.
Sebagai pemegang anggaran,
memang sekarang ini DPR merasa
paling berhak untuk mengatur-ngatur
bahkan sampai satuan tiga.
Ibaratnya, sampai hal yang sangat
mikro, DPR merasa berhak untuk ikut
menentukan. Akibatnya, mereka
sering dimanfaatkan oleh kelompok
yang terbiasa untuk mengakali
anggaran.
Sikap greedy seringkali membuat
anggota DPR terjerembab. Mereka
terjebak pada orientasi untuk
mengambil keuntungan dari anggaran
yang ada. Tidak sedikit anggota DPR
yang harus mendekam dalam penjara
karena terjebak dalam praktik
korupsi.
Kita harus menjaga agar jangan
sampai dalam pengadaan alutsista,
anggaran yang sudah disediakan
akhirnya dihambur-hamburkan
secara sembarangan. Jangan sampai
pada tahun 2014 mendatang,
anggaran Rp 150 triliun yang kita
sisihkan habis, namun kita tidak
memiliki postur TNI yang bisa
disegani oleh negara lain.
Untuk itu kita semua harus juga ikut
mengawal pengadaan alutsista yang
akan mulai dilaksanakan tahun 2012
ini. Terutama kelompok masyarakat
madani yang peduli terhadap masa
depan TNI dan memiliki pemahaman
tentang alutsita yang dibutuhkan
angkatan perang kita, mau ikut
berbicara serta mengawal
penggunaan anggaran yang ada.
Cukup sudah praktik korupsi yang
mewarnai pengadaan alutsista
selama ini. Anggaran yang kita
keluarkan akhirnya hanya dinikmati
segelintir orang saja, sementara TNI
tidak pernah memiliki sosok yang bisa
menggentarkan lawan.
Alutsista yang kita miliki tidak
didasarkan kepada sosok TNI yang
sebenarnya kita dambakan. Semua
lebih ditentukan oleh kick back apa
yang bisa dinikmati oleh sekelompok
orang yang mengatasnamakan
kepentingan TNI, namun sebenarnya
hanya memperkaya diri sendiri.
Saatnya bagi kita untuk memulai
sesuatu yang lebih baik. Kita
memikirkan kepentingan Indonesia
yang lebih besar, bukan hanya
sekadar keuntungan diri sendiri.
Kasihan negeri ini terlalu lama
dirugikan oleh warganya sendiri.
Sumber : MetrotvNews