Tiga armada TNI AL tunggu revisi Peraturan Presiden

Surabaya (ANTARA News) - Panglima TNI, Laksamana TNI Agus Suhartono, mengatakan, rencana pemekaran tiga komando armada TNI AL masih harus menunggu selesainya revisi Peraturan Presiden Nomor 10/2010 tentang Organisasi TNI.

Saat ini ada dua komando armada TNI AL, yaitu Komando Armada Indonesia di Kawasan Barat dan Komando Armada Indonesia di Kawasan Timur. Rencananya, akan dimekarkan dengan tambahan satu lagi, yaitu Komando Armada Indonesia di Kawasan Tengah.

"Perpres 10 itu sedang dikaji kembali untuk direvisi dan Presiden juga sudah menyetujui," kata Suhartono kepada wartawan usai memimpin upacara serah terima jabatan Kepala Staf TNI AL, di dermaga Komando Armada Indonesia di Kawasan Timur, Surabaya, Kamis.

Laksamana TNI Marsetio menggantikan Laksamana TNI Soeparno sebagai pucuk pimpinan TNI AL. Marsetio sebelumnya adalah wakil kepala staf TNI AL dan pernah menjadi asisten operasi panglima Komando Armada Indonesia di Kawasan Timur. 

Menurut Suhartono, pemekaran komando armada itu merupakan bagian validasi organisasi dari program pembangunan TNI AL untuk menjadi lebih profesional, handal dan disegani.

"Nantinya akan ada seorang panglima bintang tiga yang membawahi tiga komando armada, yakni timur, tengah dan barat. Mereka akan bertanggung jawab terhadap wilayah armada laut Indonesia yang cukup besar," katanya.

Akan tetapi, Suhartono tidak merinci kapan revisi Perpres tentang organisasi TNI tersebut akan selesai. "Sekarang revisinya sedang digodok," tegasnya.

Terkait pembangunan alat utama sistem senjata (alutsista), ia menjelaskan bahwa Markas Besar TNI telah mencanangkan program pencapaian kekuatan pokok minimum (Minimum Essential Force/MEF), termasuk di TNI AL, bisa tercapai pada 2024.

"Saya harapkan pada 2014, program MEF di TNI-AL sudah mencapai sekitar 40 persen. Cetak biru pembangunan MEF sudah disusun dan pimpinan TNI-AL harus konsisten melaksanakan itu," tambahnya.

Saat menyampaikan amanat pada upacara sertijab, Laksamana Agus Suhartono menyatakan, dinamika penugasan TNI ke depan, khususnya TNI AL akan semakin berat dan komplek.

TNI AL akan dihadapkan pada tantangan tugas pembangunan kekuatan matra laut, pemberdayaan wilayah pertahanan laut, serta penegakan hukum dan pengamanan wilayah laut yurisdiksi nasional.

"Semua itu membutuhkan kesiapsiagaan seluruh jajaran prajurit TNI AL agar mampu menjawab setiap persoalan, tantangan dan ancaman terhadap kepentingan nasional yang berkembang," kata Suhartono.