28 Mei 2012, Senayan:Komisi I DPR bersama pemerintah yang diwakili sejumlah dirjen dan kementerian berhasil menyusun tujuh klaster (pokok masalah) dalam pembahasan RUU Industri Pertahanan.
Pembagian klaster ini dilakukan guna mempercepat penyelesaian RUU ini menjadi UU, selambatnya pekan kedua Juli mendatang. Dirjen Potensi Pertahanan (Potham) Kementerian Pertahanan RI Pos M Hutabarat atas nama pemerintah mengatakan, tujuh klaster tersebut antara lain; kelembagaan, Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), penyertaan modal negara, pengelolaan, pembiayaan, dan pengawasan.
"RUU Industri Pertahanan itu sendiri terdiri dari 418 DIM (Daftar Inventarisasi Masalah)," ujar Pos M Hutabarat usai menghadiri RDP dengan Panja RUU Industri Pertahanan Komisi I DPR RI, Senin (28/5).
Menurut dia, di antara 400-an bahasan penting, tujuh klaster itu adalah yang terpenting. Boleh disebut, itulah rohnya UU Industri Pertahanan. UU ini intinya memberi jaminan kepada industri pertahanan dalam negeri agar memiliki kepastian dalam memasok peralatan kepada pengguna: TNI/Polri dan lembaga lain semisal Kementerian Kelautan yang membutuhkan perangkat patroli.
UU ini juga akan menjamin adanya transfer pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, melalui UU Industri Pertahanan ini akan jelas pula siapa yang akan duduk sebagai ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).
Selama ini dalam struktur KKIP, disepakati bahwa lembaga ini dikepalai langsung oleh presiden. Menteri Pertahanan bertindak sebagai ketua harian. Sementara Menteri Luar Negeri juga masuk dalam struktur.
"Menlu dimasukkan di struktur KKIP supaya dapat menjembatani negara lain yang ingin membeli alutsista produksi Indonesia," jelasnya.
Sumber: Jurnal Parlemen
Kedatangan Kapal Perang Amerika Serikat Tertunda
Frigate USS Vandegrift (FFG 48). (Foto: U.S. Navy/Mass Communication Specialist 2nd Class Chantel M. Clayton)29 Mei 2012, Surabaya: Kedatangan kapal perang Amerika Serikat tertunda beberapa jam dari jadwal karena alasan teknis di Dermaga Jamrud Utara hingga di luar jadwal yang ditentukan semula. Humas PT Pelindo III (Persero), Edi Priyanto, menjelaskan, kedatangan kapal perang AS yaitu "US Ship Vandergrift" dan "USGC Waesche" yang semula dijadwalkan sandar pada 29 Mei 2012 pukul 10.00 WIB menjadi pukul 16.00 WIB. "Sedangkan satu kapal yakni `US Ship Germantown` diperkirakan sandar pada tanggal 30 Mei 2012," katanya di Surabaya, Senin malam.
Menurut dia, pada hari ini sudah masuk sejumlah kapal yang mengangkut beragam pembekalannya, antara lain kapal BG Glenn Horizon, BG Glenn Cangi, dan MT Glenn Energi. "Kapal tersebut membawa berbagai peralatan pendukung seperti fender/karet, tangga akomodasi, drum untuk `barrier`, satu unit truk sampah," ujarnya.
Selain itu, hari ini juga telah dilakukan upaya sterilisasi lokasi. Apalagi ketiga kapal tersebut rencananya menempati posisi di Dermaga Jamrud Utara dengan total panjang hingga 353 meter. "Total panjang di Dermaga Jamrud Utara sendiri mencapai 1,2 kilometer," tukas dia.
Edi menambahkan, dari ukuran panjang tersebut, alokasi untuk kapal penumpang sepanjang 500 meter. Kemudian angka itu dikurangi dengan adanya perbaikan untuk penguatan dermaga sepanjang 120 meter. "Oleh karena itu, hanya ada 235 meter di sepanjang Dermaga Jamrud Utara yang bisa digunakan untuk bersandar kapal komersial," katanya.
Di sisi lain, ia mengemukakan, kedatangan tiga kapal perang AS tersebut memberikan kekhawatiran tersendiri bagi pelaku ekonomi di Jawa Timur karena ada 15 unit kapal yang terdampak dan harus antre untuk sandar di Dermaga Jamrud Utara.
"15 unit kapal itu antara lain KM Aya, MV Team Progress, MV Han Splendor, MV Lan Ha, MV Golden Princess, MV Fareast Glory, MV Thigayu, MV Acacia, MV Taikli, BG Luna Mulia, MV Pos Ametrin, Zeus, MV Ocean Friends, MV Woohyun Haemil, dan MV Bao Ying," tuturnya.
Untuk menjaga keamanan di Dermaga Jamrud Utara, lanjut dia, selama kedatangan tiga kapal AS tersebut seluruh pihak yang terkait diharapkan dapat mengkondisikannya hal tersebut termasuk pandu, tunda, tambat dan "Port Security".
Sumber: ANTARA News
Monday, May 28, 2012
Wamenhan RI Kunjungi Pulau Nipa di Batam
(Foto: djkn.depkeu.go.id)
28 Mei 2012, Jakarta: Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin berkunjung ke Pulau Nipa di Provinsi Kepulauan Riau, Senin, untuk mengetahui infrastruktur yang telah dikembangkan, khususnya dalam kebijakan pertahanan mendukung ekonomi (defence supporting economy).
Kepala Pusat Komunikasi dan Publik Kemhan Brigjen TNI Hartind Asrin ketika dihubungi di Jakarta Senin mengatakan, kunjungan ke Pulau Nipa kali ini merupakan rangkaian kunjungan kerja Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin selama dua hari ke Batam dan Surabaya.
Selain kunjungan ke Pulau Nipa, kata dia, selama di Batam Wamenhan dan rombongan juga menyempatkan diri melakukan peninjauan ke perusahaan galangan kapal di Batam yaitu PT Palindo Marine Shipyard dan di Surabaya Wamenhan dijadwalkan akan mengunjungi PT PAL Indonesia (Persero), pada Selasa (29/5).
Kunjungan Wamenhan ke Pulau Nipa, kata Kapuskom Publik Kemhan, merupakan rangkaian kegiatan observasi untuk mengetahui sejauhmana infrastruktur yang telah dikembangkan maupun pembangunan Pulau Nipa sebagai bagian dari kebijakan pemerintah khususnya kebijakan pertahanan mendukung ekonomi.
"Hal ini mengingat pemerintah telah menetapkan kebijakan bahwa pembangunan Pulau Nipa menjadi prototipe atau model untuk pulau-pulau terluar lainnya yang memiliki potensi. Ini tidak hanya untuk kepentingan kedaulatan pertahanan dan keamanan negara tetapi juga untuk menunjukan kedaulatan ekonomi nasional," kata Hartind.
Terlebih, lanjut dia, pemerintah melalui Kemhan sudah menargetkan dalam dua tahun ke depan, bahwa Pulau Nipa sudah menjadi kawasan yang melambangkan "defence supporting economy".
Oleh karena itu, Kemhan berkepentingan untuk segera memformulasikan suatu rujukan dalam bentuk prototipe model bagaimana mengelola pulau-pulau terluar ini agar dapat mendukung pertahanan serta diharapkan pada tahun 2014 Pulau Nipa sudah hijau dan infrastruktur pertahanan maupun ekonomi sudah terbangun.
Sedangkan kunjungan di PT Palindo Marine Shipyard dan PT PAL Indonesia (Persero), tambah Hartind, lebih difokuskan pada pengawasan produksi sejumlah alat utama sistem senjata (alutsista) yang tengah dibangun di kedua perusahaan galangan kapal tersebut sebagai salah satu program modernisasi alutsista.
Dalam kunjungannya itu, Wamenhan didampingi oleh Irjen Kemhan Laksdya TNI Sumartono, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksdya TNI Marsetio dan Kabaranahan Kemhan Mayjen TNI Ediwan Prabowo serta sejumlah pejabat Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan.
Sumber: ANTARA News
28 Mei 2012, Jakarta: Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin berkunjung ke Pulau Nipa di Provinsi Kepulauan Riau, Senin, untuk mengetahui infrastruktur yang telah dikembangkan, khususnya dalam kebijakan pertahanan mendukung ekonomi (defence supporting economy).
Kepala Pusat Komunikasi dan Publik Kemhan Brigjen TNI Hartind Asrin ketika dihubungi di Jakarta Senin mengatakan, kunjungan ke Pulau Nipa kali ini merupakan rangkaian kunjungan kerja Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin selama dua hari ke Batam dan Surabaya.
Selain kunjungan ke Pulau Nipa, kata dia, selama di Batam Wamenhan dan rombongan juga menyempatkan diri melakukan peninjauan ke perusahaan galangan kapal di Batam yaitu PT Palindo Marine Shipyard dan di Surabaya Wamenhan dijadwalkan akan mengunjungi PT PAL Indonesia (Persero), pada Selasa (29/5).
Kunjungan Wamenhan ke Pulau Nipa, kata Kapuskom Publik Kemhan, merupakan rangkaian kegiatan observasi untuk mengetahui sejauhmana infrastruktur yang telah dikembangkan maupun pembangunan Pulau Nipa sebagai bagian dari kebijakan pemerintah khususnya kebijakan pertahanan mendukung ekonomi.
"Hal ini mengingat pemerintah telah menetapkan kebijakan bahwa pembangunan Pulau Nipa menjadi prototipe atau model untuk pulau-pulau terluar lainnya yang memiliki potensi. Ini tidak hanya untuk kepentingan kedaulatan pertahanan dan keamanan negara tetapi juga untuk menunjukan kedaulatan ekonomi nasional," kata Hartind.
Terlebih, lanjut dia, pemerintah melalui Kemhan sudah menargetkan dalam dua tahun ke depan, bahwa Pulau Nipa sudah menjadi kawasan yang melambangkan "defence supporting economy".
Oleh karena itu, Kemhan berkepentingan untuk segera memformulasikan suatu rujukan dalam bentuk prototipe model bagaimana mengelola pulau-pulau terluar ini agar dapat mendukung pertahanan serta diharapkan pada tahun 2014 Pulau Nipa sudah hijau dan infrastruktur pertahanan maupun ekonomi sudah terbangun.
Sedangkan kunjungan di PT Palindo Marine Shipyard dan PT PAL Indonesia (Persero), tambah Hartind, lebih difokuskan pada pengawasan produksi sejumlah alat utama sistem senjata (alutsista) yang tengah dibangun di kedua perusahaan galangan kapal tersebut sebagai salah satu program modernisasi alutsista.
Dalam kunjungannya itu, Wamenhan didampingi oleh Irjen Kemhan Laksdya TNI Sumartono, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksdya TNI Marsetio dan Kabaranahan Kemhan Mayjen TNI Ediwan Prabowo serta sejumlah pejabat Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan.
Sumber: ANTARA News
Tidak ada komentar:
Posting Komentar