BUMNIS Harus FokusPenuhi PesananKementrianPertahanan

JAKARTA - Menteri BUMN, Dahlan
Iskan, meminta BUMN Industri
Strategis (BUMNIS) agar fokus
memproduksi arsenal dan arsenal
pesanan Kementerian Pertahanan.
"BUMN Industri strategis seperti PT
PAL, PT Dirgantara Indonesia, PT
Dahana, PT Pindad, termasuk PT
Industri Kapal Indonesia kita arahkan
agar fokus memenuhi permintaan
Kementerian Pertahanan," kata Iskan,
di Kantor Kementerian BUMN,
Jakarta, Kamis (23/2).
Menurut dia, dalam kondisi seperti
sekarang ini BUMNIS seharusnya
lebih mengutamakan kapal perang,
kapal angkutan militer atau produk
lain pesanan Kementerian
Pertahanan daripada memproduksi
kapal komersial.
"Jumlah kapal perang pesanan TNI/
Polri cukup banyak, jadi sebaiknya
produksi kapal niaga dihentikan
sementara agar dapat memenuhi
order tersebut," ujarnya.
Meski begitu mantan Direktur Utama
PT PLN tersebut tidak merinci jenis
kapal apa saja yang dipesan oleh
Kementerian Pertahanan.
Ia hanya menjelaskan, pemerintah
saat ini mengalokasikan dana APBN
yang cukup besar untuk membiayai
pengadaan alustista nasional.
Iskan mengakui kondisi keuangan
BUMNIS tersebut cukup
memprihatinkan karena dampak krisis
dan situasi ekonomi di masa lalu.
"Mereka sesungguhnya banyak
mendapat pesanan kapal dari luar
negeri, namun karena krisis
mengakibatkan perusahaan pemesan
kapal tidak mampu menebus kapal
ketika sudah selesai dikerjakan atau
dibangun," katanya.
Aktifitas pekerja di galangan kapal PT
PAL Indonesia
Menurut dia saat ini merupakan
momentum bagi perusahaan yang
bergerak dalam bidang produksi
terkait alutsista untuk bangkit
kembali.
PT Pal Indonesia yang selama ini
produksinya didominasi pesanan
kapal komersial, kini mau tidak mau
harus memproduksi pesanan
Kementerian Pertahanan yang
memang pendanaan dan ordernya
sudah jelas.
Menurut catatan, PT Pal dan PT
Dirgantara Indonesia memiliki sejarah
buruk dalam kinerja keuangannya
sehingga memaksa Kementerian
BUMN untuk melakukan
restrukturisasi terhadap perusahaan
itu dengan melakukan penyuntikan
dana.
Untuk itu tambah Dahlan, langkah
untuk memprioritaskan pemenuhan
permintaan TNI/Polri tersebut
merupakan yang terbaik.
"Yang penting saat ini perusahaan
hidup dulu dari order-order
Kementerian Pertahanan. Baru dua
tahun kemudian setelah kondisi
keuangan perusahaan stabil bisa
mengincar pesanan kapal komersial,"
katanya.
Sumber : ANTARANEWS.COM